1.062 Polsek Tak Bisa Lakukan Penyidikan, Edi Homaidi: Biar Lebih Mengayomi

  • Whatsapp
1.062 Polsek Tak Bisa Lakukan Penyidikan, Edi Homaidi: Biar Lebih Mengayomi
Edi Homaidi.[ist]

Monitorindonesia.com – Kapolri Jenderal Listyo Polisi Sigit Prabowo baru saja mengumumkan sebuah terobosan anyar di dunia penegakan hukum Indonesia, mengeluarkan keputusan terkait Kepolisian Sektor (Polsek), yang isinya tidak semua Polsek dapat melakukan penyidikan. Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), ada 1.062 Polsek di Indonesia yang tidak bisa lagi melakukan penyidikan.

Menanggapi SK Kapolri tersebut, Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi melalui keterangan tertulisnya, Rabu (31/3/2021) mengapresiasi langkah yang diambil Jenderal Pol Listyo Sigit itu.

Edi Hoamidi meyakini kalau keputusan Kapolri ini juga merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri. Dan tentunya, keputusan Kapolri itu sudah berdasarkan hasil penelitian dan riset yang cukup lama.

“Dengan adanya kebijakan ini, maka kinerja kepolisian kedepan bisa lebih terukur. Apallagi, setiap Polsek telah memiliki indeks kinerja utama masing-masing dalam bekerja di lapangan,” sebut eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

Dirinya meyakini nantinya, aparat kepolisian di tingkat Polsek akan mengedepankan restorative justice atau penyelesaian di luar pengadilan. Sehingga, lebih mengayomi dan menjaga ketertiban masyarakat. Sedangkan, untuk penanganan perkara pidana nantinya bisa ditangani di tingkat Polres Kabupaten/Kota.

Tercatat, dalam Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), ada 1.062 Polsek di Indonesia yang tidak bisa lagi melakukan penyidikan. Keputusan ini adalah tindak lanjut program prioritas Jenderal Sigit yang disampaikan pada Commander Wish.

Listyo beralasan juga, keputusan ini dibuat setelah memperhatikan usulan dari Polda-Polda perihal penunjukan Polsek yang hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta tidak melakukan penyidikan. Ini juga merupakan program prioritas Kapolda pada bidang transformasi, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri.

“Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor B/1092/II/REN.1.3/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu,” tulis Sigit.

Keputusan ini diteken Jenderal Sigit pada 23 Maret 2021, dan diikuti lampiran berupa daftar nama 1.062 Polsek yang tidak melakukan penyidikan. Setidaknya ada sejumlah kriteria atau alasan sebuah Polsek tidak melakukan penyidikan.

Ada yang karena jarak tempuhnya dekat dengan Polres, ada pula yang karena hanya menerima sedikit laporan polisi dalam setahun. Namun hanya polsek di jajaran Polda Metro Jaya yang masih diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. (Ery)

Pos terkait