Jakarta, MI – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan Program Sekolah Penggerak (PSP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berpotensi tidak efektif.
“PSP berpotensi tidak akan efektif mengingat sekarang masih kondisi pandemi, untuk belajar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) saja banyak kendala,” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (05/01/2021).
Menurut Satriwan, pelatihan-pelatihan online bagi guru tentu hanya akan mampu mengakomodir guru yang memiliki akses digital, laptop atau gawai, serta akses internet.
“Kita paham ada 46.000 sekolah menurut Kemenko PMK yang tak bisa PJJ Online selama ini,” ujar Satriwan.
Tidak hanya itu, lanjut Satriwan, Program Sekolah Penggerak sama dengan Program Organisasi Penggerak (POP), karena memikiki sasaran dalam peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran.
“POP itu fokusnya pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru oleh ormas yang kemarin sempat menjadi polemik. Lalu PGP juga melatih dan menyiapkan guru-guru menjadi pemimpin. Sedangkan PSP untuk memperbaiki ekosistem sekolah yang juga ada entitas guru di dalamnya. Jadi saling tumpang-tindih, tak fokus,” ungkapnya.
Adapun target jumlah sekolah dari PSP yakni 2.500 sekolah pada 2021, lalu 10.000 sekolah sampai 40.000 tahun keempat.
“Kami mempertanyakan apakah jumlah ini representatif mengingat sekolah di Indonesia hampir 400.000 sekolah mulai PAUD-SMA/SMK. Menjadi pertanyaan para guru dan kepala sekolah juga, apa landasan penentuan sekolah penggerak?” katanya.
“Berdasarkan inisiatif sendiri atau dipilih. Jika inisiatif sendiri, bagaimana jika angka 2.500 itu nantinya mayoritas diisi oleh sekolah-sekolah yang selama ini sudah sangat baik dan baik, akreditasi A, akses digitalnya bagus, dan penuh prestasi. Bagaimana peluang sekolah-sekolah pinggiran, prestasi minim, apalagi statusnya swasta, akreditasi C bahkan belum terakreditasi? Bagaimana PSP dapat memberikan intervensi kepada dua potret kualitas sekolah yang sangat kontras di atas?” sambung Satriwan.
Dewan Pakar P2G, Suparno Sastro, menilai hendaknya tiga program Kemendikbud yakni PSP, POP dan PGP tidak dipecah-pecah, sebab ketiganya saling berkaitan erat.
“Jadi terlihat tidak fokus, terkesan hanya target menghabiskan anggaran,” kat Suparno.
Dari target sekolahnya pun, P2G merekomendasikan agar untuk dua sampai tiga tahun fokus dulu membenahi sekolah-sekolah yang selama ini performanya buruk. Misalnya akreditasi C dan belum terakreditasi, belum banyak tersentuh kebijakan pemerintah selama ini, hasil UKG guru rendah, dan indikator lainnya.
“Artinya PSP ini harus fokus terlebih dulu bagi sekolah yang butuh pendampingan khusus selama ini,” kata Suparno.
Jika mekanisme perekrutan PSP sifatnya inisiatif mandiri sekolah, maka yang akan memenuhi target sasaran 2.500 sekolah PSP adalah sekolah dan guru yang sudah baik, akses digitalnya bagus, dan menguasai pembelajaran digital. Alhasil sekolah-sekolah pinggiran, kualitas rendah akan semakin terpinggirkan oleh PSP dan PGP.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Paud Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumeri memastikan Program Sekolah Penggerak tidak akan tumpang-tindih dengan Program Organisasi Penggerak dan Program Guru Penggerak.
“Sekolah yang ditransformasi Program Organisasi Penggerak dan Program Sekolah Penggerak ini berbeda. Tidak ada yang menerima program ganda,” kata Jumeri Jumat (05/02/2021).
Meski sasaran ketiga program itu adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sekolah, namun menurut Jumeri metode intervensi di setiap program berbeda.
Ia mencontohkan Program Organisasi Penggerak dilakukan organisasi swasta sesuai dengan fokus masing-masing.
“Jadi mungkin ada (organisasi) yang fokus ke pembinaan peserta didik, fokus ke pembelajaran, fokus ke gurunya, dan sebagainya,” ujar Jumeri.
(Man)
#p2g
Discussion about this post