Revisi RUU Perpajakan Pengalihan Isu?

  • Whatsapp
Revisi RUU Perpajakan Pengalihan Isu?

Seolah sudah menjadi kebiasaan bila ditemukan kasus suap atau dugaan korupsi di Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemkeu) selalu memunculkan isu baru. Hal itu ditengarai sebagai bentuk pengalihan isu yang menjerat pejabat Ditjen Pajak.

Kasus fenomenal suap pajak Gayus Tambunan tahun 2010-2011, Ditjen Pajak juga mengajukan revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) namun ditolak DPR.

Kini muncul kasus suap besar yang melibatkan Direktur di Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji, revisi RUU KUP kembali dimunculkan.

Sumber Monitorindonesia.com mengungkap bahwa pengajuan RUU KUP hanya “dagelan” untuk menutupi kasus yang menjerat sejumlah pejabat Dirjen Pajak. Menurutnya, RUU KUP tak terlalu mendesak untuk direvisi saat ini.

“Setiap ada kasus (menjerat Ditjen Pajak), pasti muncul isu revisi undang-undang. Seolah ini menjadi kebiasaan ya,” ujar sumber itu Senin (14/6/2021).

Ekonom senior itu mengatakan, Menkeu Sri Muliyani sebaiknya intropeksi atas tidak tercapainya pendapatan dari sektor pajak setiap tahunnya. Peluang terjadinya moral hazard di sistem pepajakan diakuinya sangta besar dengan ketidak-akurasian dari basis data administrasi perpajakan.

“Pangkalnya itu data. Data administrasi itu yang manjadi ruang terjadinya persekongkolan petugas pajak dengan wajib pajak,” ucapnya.

Secara akademik, kata dia, hampir bisa dipastikan bahwa ada kebocoran penerimaan pajak yang begitu besar.

“Begini PPN itu kan konsepnya nilai tambah, nah PDB kita sekitar 15.000 triliun mestinya 10% nya itu 1.500 dong gitu, itu dari PPN gitu kalo benar, administrasinya gitu. Tahun 2020 misalnya, penerimaan pajak enggak ada segitu kan? Belum lagi pendapatan pajak yang lain,” ungkapnya.

Sehingga, sambung dia, sangat aneh bila Kementerian Keuangan lantas berencana memajaki sembako, jasa pendidikan dan lainnya. “Saya kira ini hanya pengalihan isu,” katanya.

#Revisi RUU Perpajakan
#Revisi RUU Perpajakan-Pengalihan Isu

Pos terkait