Pemerintah Diminta Jaga Independensi Kampus

  • Whatsapp
Kampus UI Depok. [Foto/ui.ac.id]

Monitorindonesia.com – Politisi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk menjaga independensi kampus. Hal itu dikatakan Syarief terkait penerbitan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2021 yang mengubah Statuta Universitas Indonesia (UI).

Perubahan tersebut terjadi ketika rangkap jabatan Rektor UI sekaligus Wakil Komisaris Utama BRI (BUMN) mendapatkan sorotan publik karena melanggar Statuta UI.

Bacaan Lainnya

“Biarlah kampus hadir sebagai ruang yang independen. Biarlah mahasiswa menyuarakan suaranya sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin UUD. Ini adalah bentuk keseimbangan kekuasaan yang mestinya dijaga, bukan dilarang-larang,” kata Syarief Hasan, Selasa (20/7/2021)

Syarief Hasan mengkhawatirkan, pola seperti ini akan semakin banyak dicontoh pada kampus lain. Padahal, dosen-dosen di kampus negeri seharusnya fokus menjadi pendidik, peneliti, dan pengabdi masyarakat yang jauh dari kepentingan praktis.

“Namun, sudah mulai bermunculan, akademisi kampus rangkap jabatan dan masuk ke dalam lingkaran kekuasaan yang penuh dengan kepentingan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Rektor UI menjadi sorotan publik ketika melakukan pemanggilan kepada Pengurus BEM UI yang melakukan kritik kepada Presiden Joko Widodo di instagram official BEM UI. Pasca pemanggilan tersebut, publik juga baru mengetahui bahwa ternyata Rektor UI rangkap jabatan sebagai Komisaris di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Syarief Hasan menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah ini menunjukkan oligarki kekuasaan yang semakin menguat. “Selama ini, yang disorot adalah rangkap jabatan Rektor UI dan alasan pemanggilan pengurus BEM UI yang dinilai mengebiri kebebasan berpendapat. Tetapi, yang dilakukan oleh Pemerintah malah mengubah Statuta UI yang pada akhirnya melegalkan rangkap jabatan tersebut,” ungkapnya.

Syarief mengungkapkan bahwa Statuta UI sebelumnya sudah melarang Rektor UI melakukan rangkap jabatan. Artinya, sangat jelas, di dalam Statuta UI sebelumnya disebutkan bahwa Rektor dan Wakil Rektor dilarang menjadi pejabat BUMN/BUMD, maupun Swasta.

“Komisaris juga merupakan bagian dari pejabat BUMN, namun redaksinya diubah menjadi hanya dilarang rangkap jabatan Direksi BUMN,” katanya.[Lin]

Pos terkait