Menkumham Pastikan TKA Tak Bisa Lagi Masuk ke Indonesia

  • Whatsapp
Menkumham Pastikan TKA Tak Bisa Lagi Masuk ke Indonesia
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly [Foto : MI/Nathanael]

Monitorindonesia.com – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memastikan pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tak lagi bisa masuk ke Tanah Air.

“Tenaga kerja asing (TKA) yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga, kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia.” kata Yasonna dalam keterangan resminya, Rabu (21/7/2021).

Bacaan Lainnya

Yasonna menyebut, kebijakan tersebut resmi berlaku hari ini, Rabu (21/7/2021), sesuai dengan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya,” tuturnya.

Permenkumham ini, lanjut Yasonna, sekaligus menggantikan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Politikus PDI Perjuangan ini juga menyebutkan, orang asing yang tergolong pengecualian dalam Permenkumham tersebut juga membutuhkan rekomendasi kementerian/lembaga terkait untuk bisa masuk ke Indonesia.

“Adapun orang asing yang masuk dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 juga harus lebih dulu mendapatkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan Covid-19,” tuturnya

“Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 ini tak lepas dari koordinasi yang baik antara saya bersama Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tak lepas dari kesepakatan dengan Kemlu dan perubahannya dari Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 juga melibatkan staf Kemlu dan Kemhub,” tambah Yasonna.

Pos terkait