PM Inggris Minta Prancis Tak Terlalu Keras Tanggapi Aukus, Paris Tersinggung

Paris, Monitorindomesia.com – Kemitraan pertahanan baru antara Inggris, Amerika Serikat dan Australia yang disebut Aukus diumumkan minggu lalu dan akan memberi Canberra akses ke teknologi kapal selam bertenaga nuklir.

Prancis menuduh Presiden AS Joe Biden menikamnya dari belakang dan bertindak seperti pendahulunya Donald Trump setelah Australia membatalkan kontrak pertahanan dengan Paris untuk pembelian kapal selam konvensional.

Paris pun menarik duta besarnya dari Amerika Serikat dan Australia dan menyebut Inggris turut berbohong.

Berbicara sehari setelah dia bertemu Presiden AS Joe Biden di Washington, Johnson mengatakan kepada wartawan: “Saya hanya berpikir sudah waktunya bagi beberapa negara sahabat kami di seluruh dunia untuk ‘tidak bersikap keras atas semua ini karena kesepakatan ini adalah pada dasarnya merupakan langkah maju yang bagus untuk keamanan global.

“Itu (Aukus) tidak berusaha untuk memukul siapa pun, itu bukan permusuhan terhadap China, misalnya, itu ada untuk mengintensifkan hubungan dan persahabatan antara tiga negara,” katanya seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Kamis (23/9).

Akan tetapi komentar Johnson semakin memicu kemarahan Paris. Dua sumber diplomatik mengatakan telah ada instruksi untuk membatasi kontak dengan Inggris dalam waktu dekat.

“‘Global Britain’ sepertinya bertujuan untuk mengarahkan keberpihakan Inggris ke seluruh dunia sambil meminggirkan Eropa. Kami tidak dapat menerima itu,” kata salah satu sumber diplomatik Prancis, merujuk pada slogan yang digunakan oleh Johnson untuk menggambarkan ambisi Inggris setelah Brexit.

Peran Inggris dalam mendorong kemitraan baru tampaknya lebih besar dari yang diperkirakan semula, kata para pejabat. Alasannya kesepakatan itu telah terbentuk pada pertemuan puncak para pemimpin G7 di Cornwall pada bulan Juni yang juga dihadiri oleh Presiden Emmanuel Macron.

“Memang benar bahwa sulit untuk memahami pernyataan Boris Johnson mengapa kesepakatan itu menjadi masalah,” ujar Nathalie Loiseau, mantan anggota parlemen Eropa.

Dia mengatakan masalah muncul ketika seseorang mengklaim menginginkan tatanan internasional berdasarkan aturan dan hubungan berdasarkan kepercayaan.

Dalam perkembangan lain, kantor Pesiden Emmanuel Macron dengan tegas membantah laporan yang diterbitkan media Inggris Daily Telegraph yang mengatakan bahwa Presiden Macron bersedia menyerahkan kursi permanen Prancis di Dewan Keamanan PBB dengan imbalan pembentukan tentara Uni Eropa.[Yohana]