Monitorindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menindaklanjuti kasus pengadaaan lahan di Munjul, Jakarta Timur dengan memeriksa sejumlah pihak terkait termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI Jakarta.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mendukung upaya KPK untuk membongkar dalang kasus lahan Munjul. Dia berharap agar kasus ini dapat diungkap tuntas oleh KPK, dan memastikan seluruh yang terlibat mendapatkan hukuman.
“Tentu KPK memiliki tugas untuk membongkar siapa saja yang bermain, atau terlibat. Apalagi, di KPK ini kan tidak ada istilah SP3. Jadi saya harap ini dapat diusut tuntas,” kata Wibi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/9/2021).
Adapun terkait pemanggilan Gubernur Anies Baswedan hari ini, Wibi mengapresiasikan kehadiran orang nomor satu di Ibukota itu untuk dimintai keterangan soal kasus yang merugikan negara ratusan milyar tersebut.
“kehadiran Pak Anies ke KPK adalah bukti dirinya taat hukum, dan menghormati penegak hukum,” kata politisi muda ini.
Seperti diketahui KPK memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi hari ini.
Prasetyo datang di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/9/2021) sekitar pukul 10.00 dengan membawa map merah untuk dimintai keterangan oleh penyidik sebagai saksi. Namun politisi PDIP memilih langsung masuk ke gedung merah putih untuk segera menjalani pemeriksaan.
Selang beberapa menit kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga tampak menghadiri undangan dengan mengenakan baju dinas.
Anies dan Prasetyo datang dalam kapasitasnya sebagai saksi, orang nomor satu di ibu kota itu akan dimintai keterangan untuk eks Direktur Utama PT Perumda Pembangunan Jaya Yoory Corneles, yang kini berstatus tersagka kasus suap pengadaaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. (Zat)
Discussion about this post