Monitorindonesia.com – Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo masih yakin jika Presiden Joko Widodo akan membela pegawai KPK yang dipecat lantaran tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
“Saya belum memikirkan langkah pasca 30 September karena kami masih yakin bahwa presiden akan menyelamatkan nasib pemberantasan korupsi,” kata Yudi kepada wartawan, Senin (20/9/2021).
Namun demikian, Yudi mengatakan saat ini belum memikirkan langkah setelah dinyatakan akan dipecat dari KPK oleh Firli Bahuri pada 30 September 2021 mendatang.
Ia bahkan tak mempermasalahkan respons Jokowi terkait pemecatan 57 pegawai KPK, beberapa waktu lalu. Jokowi sebelumnya menyatakan, tidak semua urusan negara harus dibawa kepada dirinya.
Menurut Yudi, Jokowi akan memberikan keterangan resmi dalam menyikapi pemecatan pegawai KPK. Terlebih, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi terkait sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan TWK.
“Saya pikir pernyataan resmi presiden akan dilakukan sama seperti saat menyatakan 75 orang tidak boleh diberhentikan. Langsung pidato kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Yudi.
Sebelumnya, KPK menyatakan 57 pegawai yang tak lolos TWK sebagai syaray aalih status menjadi ASN diberhentikan per 30 September 2021.
Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pemecatan terhadap 57 pegawai KPK dilakukan karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa asesmen TWK konstitusional.
Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga telah menolak uji materi Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jenderal bintang tiga ini pun membantah, pihaknya mempercepat pemecatan terhadap Novel Baswedan Cs yang seharusnya pada 1 November 2021, kini maju menjadi 30 September 2021.
Menurut Firli, pemecatan boleh dilakukan sebelum batas maksimal proses alih status rampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Discussion about this post