Monitorindonesia.com – Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani meminta Pemerintah DKI tidak menutup-nutupi jika terdapat klaster Covid-19 selama kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah secara terbatas.
“Pastinya kita berharap memang harus ada keterbukaan dalam setiap kasus yang ada di sekolah. Karena ini menyangkut hal nyawa anak,” kata Rani di Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) melaporkan ada temuan 25 klaster COVID-19 di Jakarta dalam pelaksanaan PTM di masa PPKM.
Dari 25 klaster tersebut, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan klaster terbanyak, yakni 8 klaster. Sedangkan Jakarta Timur 6 klaster, Jakarta Utara 5 Klaster, Jakarta Selatan 5 klaster dan 1 klaster di Jakarta Pusat.
Namun dari pengakuan Dinas Pendidikan (Disdik) Dinas Kesehatan (Dinkes), selama PTM berlangsung belum ada laporan adanya klaster. Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria juga masih koordinasi untuk memastikan data itu.
Adapun dari laporan Pemprov DKI ke DPRD. Hasil evaluasi PTM terbatas di DKI per 22 September 2021 ada sebanyak 7 sekolah yang diberlakukan penutupan sementara, 6 diantaranya dikarenakan ditemukan kasus positif dan 1 sekolah ditutup karena pelanggaran prokes.
Dari 6 sekolah yang ditemukan kasus positif, lanjut dia, hanya 1 sekolah yang hasil tracing terdapat 2 murid yang positif dan 5 sekolah menunjukan hasil negproke “Jadi data 25 klaster itu perlu diinvestigasi,” ungkap Rani.
Rani menambahkan, kepada semua pihak agar agar tidak beropini buruk terhadap kinerja Dinas Pendidikan DKI. Kata dia, Disdik tidak mungkin menyelenggarakan PTM tanpa proses pelatihan dan seleksi yang ketat. “Karena terkait itu pasti ada kredibilitas yang dijaga,” tutupnya. (Zat)
Discussion about this post