Papua, Monitorindonesia.com – Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua untuk memantau persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 di Papua, Senin (27/9/2021). Kedatangan Komite III tersebut merupakan bentuk perhatian DPD terhadap kesuksesan PON XX Papua.
Wakil Ketua Komite III DPD RI Muhammad Rakhman mengatakan, kehadiran Komite III ke Papua, untuk mendengarkan masukan mengenai penyelenggaraan PON XX Papua.
“Hasil kunker ini sangat berharga bagi perbaikan penyelenggaraan PON tahun 2024, yang akan diselenggarakan Aceh dan Sumatera Utara,” ujar Anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan ini.
Ia juga mengapresiasi Provinsi Papua karena menjadi tuan rumah dalam ajang olahraga tingkat nasional. Ia menilai, Provinsi Papua mampu membuktikan kepada semua pihak, bahwa provinsi tersebut dapat mempersiapkan ajang PON XX dengan berbagai tantangan akibat pandemi Covid-19.
“Menyelenggarakan event olahraga tingkat nasional di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai tentu bukan perkara mudah. Tetapi saat ini Papua mampu membuktikan kepada kita semua, bahwa Papua mampu menjadi tuan rumah perhelatan pesta olahraga terbesar nasional,” ucap Rakhman.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI lainnya, Evi Apita Maya menegaskan bahwa penyelenggaraan PON tidak semata-mata untuk meningkatkan prestasi olahraga tetapi memiliki tujuan lain.
“PON XX Papua dapat memiliki tujuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan ketahanan nasional. PON XX Papua juga menjadi bukti bahwa negara hadir di Papua, dan Papua menjadi bagian dari NKRI,” imbuh Anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat ini.
Terkait peningkatan kualitas atlit Papua, Anggota DPD RI dari Jawa Tengah Bambang Sutrisno menilai, dukungan anggaran dari pusat selain daerah sangat dibutuhkan untuk pembinaan atlet daerah. Senada dengan Bambang, Anggota DPD RI dari Papua Barat Yance Samonsabra meminta semua fasilitas dan tempat penyelenggaraan PON XX Papua tetap dirawat dan digunakan untuk pembinaan atlit asal Papua.
“Sudah saatnya kualitas atlet Papua terdongkrak tidak hanya di level nasional tetapi menjadi level internasional,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI dari Bali Anak Agung Gde Agung mengatakan, lemahnya pembinaan atlet daerah sedikit banyak disebabkan karena kepengurusan KONI yang tidak boleh dijabat oleh pejabat publik. Hal ini menurutnya, dapat berdampak pada penganggaran olahraga yang tidak menjadi prioritas.
“Keberpihakan anggaran di daerah harus diakui salah satunya dapat dilakukan dengan duduknya pejabat publik daerah yang memiliki kewenangan dalam kepengurusan KONI,” tegasnya.
Penegasan pentingnya dukungan pendanaan keolahragaan dalam APBN dan APBD juga disoroti oleh Anggota DPD RI dari Riau Misharti. Menurutnya, minimnya anggaran sering menjadi dalih minimnya pembinaan atlit.
“Itu sebabnya penegasan besarnya alokasi anggaran menjadi poin penting bagi Komite III DPD RI dalam revisi RUU SKN (Sistem Keolaragaan Nasional) mendatang,” kata Misharti.
Dalam kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cenderawasih, Joni Siahaan mengatakan jika PON XX Papua dapat digunakan untuk mengukur kualifikasi dari atlit Papua baik di level nasional atau internasional.
“Jika hasil PON sebatas perolehan medali, percuma. Karena medali dengan mudah diperoleh dengan memakai atau transfer atlet daerah lain bukan asli putra Papua. Padahal yang penting adalah dari hasil PON terjadi peningkatan standardisasi keolahragaan secara khusus dan SDM masyarakat Papua secara umum,” jelasnya. [Lin]
Discussion about this post