Monitorindonesia.com – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam pengelolaan utang Indonesia. Pasalnya, utang lndonesia kini telah mencapai Rp 6.626,4 triliun dan bahkan telah melebihi setengah dari aset negara yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), utang Indonesia mencapai Rp6.626,4 triliun. Jika dipersentasekan, besaran utang Indonesia mencapai 59,70% dari aset negara yang memiliki nilai sebesar Rp11.098,67 triliun. Persentase ini melebihi rekomendasi dari IMF sebesar 25-35%, bahkan BPK RI mengingatkan potensi gagal bayar.
Syarief Hasan menilai, Pemerintah harusnya mengambil langkah strategis dan hati-hati.
“Harusnya, Pemerintah juga ikut berhati-hati dalam pengelolaan utang luar negeri yang semakin membludak ini. Pemerintah juga harusnya mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan utang luar negeri pada sektor yang belum terlalu krusial,” ungkap Syarief Hasan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebutkan, pengelolaan keuangan negara pada Kuartal II-2021 semakin memprihatinkan.
“Dari berbagai kajian akademis menunjukkan bahwa persentase utang Indonesia terhadap aset negara kini telah mencapai 59,70%. Persentase utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto juga hampir mencapai 42% yang tentu sangat berbahaya bagi Indonesia dan menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak,” katanya.
Dia juga mengingatkan, rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hampir mencapai 42% dan mendekati batas maksimal yang disebutkan di dalam UU Keuangan Negara.
“Setahun sebelumnya, rasionya masih 37%, lalu merangkak 38,5%, dan kini telah mencapai 41,64%. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang Indonesia sangat buruk, tetapi Pemerintah malah menganggapnya aman dan masih berusaha melakukan penambahan utang,” ucapnya.
Syarief mengingatkan Pemerintah untuk memperhatikan rekomendasi IMF dan BPK sebagai lembaga yang kompeten dalam urusan keuangan.
“Indikator kerentanan utang tahun 2020 Indonesia berasal dari hasil kajian BPK yang menyebut melampaui batas rekomendasi International Monetary Fund (IMF) dan International Debt Relief (IDR). Harusnya, rekomendasi ini menjadi perhatian penting untuk dijalankan oleh Pemerintah,” tandasnya.[Lin]
Discussion about this post