Perjanjian AUKUS Antara AS, Australia, dan Inggris Mulai Berlaku Hari Ini

Monitorindonesia.com – Perjanjian AUKUS antara AS, Australia, dan Inggris mulai berlaku hari ini. Dengan mengabaikan kritikan Prancis, Australia hari ini memulai program untuk melengkapi angkatan lautnya dengan kapal selam bertenaga nuklir dalam aliansi pertahanan baru dengan Inggris dan Amerika Serikat.

Menteri Pertahanan Peter Dutton bergabung dengan diplomat AS dan Australia dalam menandatangani perjanjian yang memungkinkan pertukaran informasi propulsi soal kekuatan nuklir untuk angkatan laut” yang sensitif antara negara mereka.

Ini adalah perjanjian pertama tentang teknologi yang ditandatangani secara publik sejak ketiga negara tersebut mengumumkan aliansi pertahanan AUKUS pada bulan September. Tujuannya untuk menghadapi ketegangan strategis di Pasifik di mana persaingan China-AS terus berkembang.

“Perjanjian itu akan memungkinkan kerja sama, yang selanjutnya akan meningkatkan postur pertahanan bersama kami,” kata Presiden AS Joe Biden dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat menjelang upacara penandatanganan bersama Dutton di Canberra sebagaimana dukutip ChannelNewsAsia.com, Senin (22/11).

Turut hadir pada acara itu Kuasa Usaha AS Michael Goldman dan Komisaris Tinggi Inggris Victoria Treadell.

Di bawah kesepakatan AUKUS, Australia akan memperoleh delapan kapal selam bertenaga nuklir canggih yang mampu melakukan misi jarak jauh secara diam-diam. Kerja sama itu juga menyediakan berbagi kemampuan dunia maya, kecerdasan buatan, kuantum, dan bawah laut yang tidak terukur.

Perjanjian itu telah membuat marah China, yang menggambarkannya sebagai ancaman “sangat tidak bertanggung jawab” terhadap stabilitas di kawasan itu.

Kesepakatan itu juga membuat marah Prancis karena Pada saat terakhir kontrak kapal selam diesel-listriknya dengan Australia yang bernilai A$90 miliar (US$65 miliar) dibatalkan.

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison tidak menyesal tentang penandatangannya terhadap perjanjian tersebut. Dia bersikeras bahwa kesepakatan itu menyangkut kepentingan nasional negaranya dan bahwa dia tahu itu akan “mengganggu pihak lain”.[Yohana RJ]