Seluruh Menteri Kabinet Sri Lanka Mundur, Ada Apa?

Kolombo, MI – Para menteri kabinet Sri Lanka mengundurkan diri secara massal setelah protes atas penanganan pemerintah terhadap krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade. Semua dari 26 menteri mengajukan surat pengunduran diri seperti dikutip BBC.com, Senin (4/4).

Akan tetapi Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa serta saudaranya, Presiden Gotabaya Rajapaksa tetap bertahan.
Sebelumnya pengunjuk rasa menentang jam malam dan larangan untuk turun ke jalan di beberapa kota. Negara itu bergulat dengan apa yang dikatakan sebagai krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.

Hal itu sebagian disebabkan oleh kurangnya mata uang asing yang digunakan untuk membayar impor bahan bakar. Dengan pemadaman listrik yang berlangsung setengah hari atau lebih, dan kekurangan makanan, obat-obatan dan bahan bakar, kemarahan publik telah mencapai titik tertinggi.

Menteri Pendidikan Dinesh Gunawardena mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu bahwa menteri kabinet telah menyerahkan surat pengunduran diri mereka kepada perdana menteri.

Putra perdana menteri sendiri, Namal Rajapaksa, termasuk di antara mereka yang mengundurkan diri, dengan mentweet bahwa dia berharap hal itu akan membantu “keputusan presiden dan perdana menteri untuk membangun stabilitas bagi rakyat dan pemerintah”.

Presiden Gotabaya Rajapaksa memberlakukan jam malam 36 jam pada hari Jumat, sehari setelah bentrokan di dekat kediamannya.

Warga dilarang berada di jalan umum, di taman, di kereta api atau di pantai kecuali mereka memiliki izin tertulis dari pihak berwenang, dan akses ke media sosial diblokir untuk sementara. Jam malam akan tetap berlaku hingga pukul 06:00 (00:30 GMT) pada hari Senin ini.

Kemarin tentara bersenjatakan senapan serbu memblokir upaya ratusan pengunjuk rasa untuk berbaris ke Lapangan Kemerdekaan di ibu kota.

“Presiden Rajapaksa lebih baik menyadari bahwa gelombang telah mengubah pemerintahan otokratisnya,” kata anggota parlemen oposisi Harsha de Silva di sebuah rapat umum.

Anggota parlemen oposisi lainnya, Eran Wickramaratne, mengatakan: “Kami tidak bisa membiarkan pengambilalihan militer. Mereka harus tahu kami masih menganut demokrasi.[Yohana]