Jakarta, MI – Akademisi Hukum Pidana Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Nefa Claudia Meliala berharap kasus mafia minyak goreng yang sedang dutangani Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi pintu masuk untuk membongkar kejahatan yang mungkin bisa lebih besar lagi. Sekalipun proses hukumnya berjalan tetap didalam koridor dan objektif.
“Dan memang ada dugaan koorporasi terlibat, namun kita bisa lihat kalau prosesnya seperti apa. Memang Kejaksaan mendapatkan apresiasi yang cukup baik terkait dengan penanganan perkara ini (mafia migor),” ujar Nefa dalam webinar nasional “Berantas Mafia Minyak Goreng, Siapa Berani? yang diselenggarakan GMKI pada Jumat (22/4/2022) malam. Hadir dalam diskusi itu Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu, Ketua Komjak Barita Simanjuntak dan ratusan kader GMKI dari seluruh Indonesia.
Disampaikan Nefa, pasca revisi UU KPK ada begitu banyak catatan yang muncul dan terkait juga dengan perfomence dan kinerja Kejaksaan Agung. Salah satu momen yang juga baik Kejaksaan bisa membuktikan bahwa kasus ini bisa ditelusuri lebih jauh keterlibatan nya siapa saja sehingga publik nanti juga bisa melihat sampai sejauh mana kasus mafia migor itu bisa berkembang
“Jadi harapan nya jangan berhenti di 4 tersangka namun kita lihat nanti apakah ada pihak pihak lain juga terlibat termasuk Juga dugaan koorporasi terlibat,” tandasnya.
Ketua Komjak Barita Simanjuntak menilai penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi membuktikan negara tak kalah dari mafia minyak goreng (migor).
Presiden Jokowi, menurut Barita, sebagai pemimpin eksekutif tertinggi memberikan arah yang jelas dalam penegakkan hukum. “Presiden sudah katakan tidak akan main-main dengan mafia minyak goreng. Kalau Presiden-nya ragu-ragu, pengungkapan kasus ini tentu tidak akan terlaksana,” ujarnya.
Barita mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus minyak goreng merupakan simbol ketegasan dan keberanian Jokowi. Bahkan, pada sidang kabinet terbatas Jokowi menginstruksikan Kejagung agar bergerak cepat menuntaskan permasalahan komoditas strategis itu.
Menurutnya, koordinasi yang dilakukan Presiden sudah berjalan baik. Instruksi Presiden jelas tidak ada kepentingan dan murni melakukan penegakan hukum dan tegas. “Berani memerintahkan Kejagung, dan Kejagung berani. Saya kira itu yang dibutuhkan saat ini,” jelas Barita.
Barita pun mengapresiasi GMKI, karena Fungsi-fungsi kritis bagi perjuangan mahasiswa banyak yang dilakukan. Dia mengingat pada waktu 18 Maret 2022, GMKI mengundang Jaksa Agung dan mendorong penegakkan hukum terhadap para mafia mafia minyak goreng, dimana persoalan minyak goreng itu membuat masyarakat menjerit dimana mana.
“Akhirnya Jaksa Agung menindaklanjuti itu kurang dari satu bulan sudah ditetapkan tersangka, terdapat satu orang pejabat tinggi kementerian dan tiga orang dari swasta. Itu artinya, di zaman reformasi keterbukaan era digital ini, komunikasi langsung itu menjadi bagian penting dan bisa dievaluasi,” kata Barita.
Dengan leadership yang dimiliki Jokowi, kata Barita, kepemimpinan yang tidak ragu-ragu, tegas ini akan menjadi satu momentum bahwa kita bisa menjadi negara yang bersih dari segala praktik yang menganggu perekonomian negara.[Yohana]
Discussion about this post