Jakarta, MI – Pemerintah harus memberikan subsidi kepada masyarakat menengah ke bawah untuk menahan inflasi atau laju kenaikan harga-harga bahan pokok di dalam negeri akibat dampak negatif dari konflik Rusia dan Ukraina.
Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, konflik Rusia-Ukraina menimbulkan potensi kenaikan inflasi yang didorong peningkatan harga sejumlah komoditas, misalnya minyak, gas, batubara, dan gandum.
“Supaya efeknya tidak terlalu besar ke dalam negeri, pemerintah harus menyiapkan tameng, semacam mempertahankan harga kebutuhan pokok dan harga energi terutama yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan subsidi yang memadai,” ujar dia kepada wartawan dikutip, Rabu (6/4).
Bila pemberian subsidi tidak dilakukan, ungkap Faisal, maka akan terjadi inflasi sangat tinggi yang berdampak buruk terhadap kalangan masyarakat menengah ke bawah. Ditambah, mereka sulit mempertahankan daya beli.
Seperti diketahui, pemerintah disebut telah melontarkan potensi kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram dan Pertalite yang notabene telah memperoleh subsidi.
Dalam hal ini, Faisal menilai kedua produk tersebut harus tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah karena sangat dibutuhkan masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Kalau harga dari gas elpiji atau BBM yang tidak disubsidi, tidak apa-apa dinaikkan sesuai dengan harga pasar, seperti Pertamax atau gas elpiji 12 kg yang memang ditujukan untuk kelas menengah,” ucapnya.
Di sisi lain, ia menganggap Indonesia dapat mengambil manfaat dari konflik kedua negara tersebut dengan memperoleh suplai energi dan pangan yang murah dari Rusia mengingat negara itu diembargo pasca berseteru melawan Ukraina. Di antaranya ialah komoditas minyak, gas, nikel, dan gandum.
“Itu bisa menjadi keuntungan, a blessing in disguise buat kita,” ungkap ekonom tersebut.
Discussion about this post