Jakarta, MI – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daniel Johan, meminta Pemerintah harus memperhatikan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak kenaikan BBM.
Salah satunya, kata dia, lebih memprioritaskan masyarakat khususnya para nelayan di pesisir wilayah Indonesia.
“Bantalan sosial yang disiapkan Pemerintah untuk masyarakat kelas bawah, termasuk bagi Nelayan hanya bersifat sementara. Perlu ada program jangka panjang untuk membantu para Nelayan, khususnya Nelayan kecil agar tidak kesulitan melaut,” ucapnya kepada wartawan, Kamis, (15/9).
Daniel juga menegaskan sebenarnya bukan cuman dalam satu hal saja akan tetapi masih banyak yang lainnya, jika melihat dari subsidi BBM sebelumnya sering terjadi diskriminasi kepada pihak nelayan dengan landasan Perpres 191 tahun 2014 yang menekankan harus ada surat rekomendasi terlebih dulu sebagai jaminan untuk mendapatkan subsidi BBM tersebut.
“Sementara banyak dari permukiman Nelayan yang akses pelayanan publiknya belum memadai. Jadi untuk mengurus surat rekomendasi ini tidak mudah. Belum lagi ketika para Nelayan kecil ini harus rebutan mendapatkan BBM subsidi dengan Nelayan besar dan kelompok pekerja dari sektor lain yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” tuturnya.
Oleh karena itu, sambungnya, fakta yang terjadi sekarang semacam menjadi ironi kepada masyarakat khususnya nelayan itu sendiri, apabila ini dibandingkan dengan pemilik kendaraan pribadi dengan sangat mudah mendapatkan BBM bersubsidi tersebut tanpa harus ada syarat khusus.
“Kurangnya infrastruktur untuk kemudahan nelayan kecil mengakses solar bersubsidi harus segera diatasi. Jadi bantuan bagi nelayan tidak cukup hanya sekadar bansos, tapi masalah utamanya juga harus dibenahi. Bila masalah BBM yang menjadi komponen biaya terbesar Nelayan tidak segera diatasi dengan baik, siap-siap nelayan akan musnah dari Indonesia,” pungkasnya. [Adi]
