Jakarta, MI – Mantan Bupati Samosir yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) Rapidin Simbolon menilai PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang berada di Porsea, Kabupaten Toba, Sumut sebaiknya ditutup. Sebab, keberadaan TPL dampak buruknya jauh lebih besar dibandingkan dampak baiknya.
“Pendapat saya, TPL lebih baik ditutup demi kelangsungan kehidupan alam yang lestari dan untuk menjaga keberadaan danau Toba,” ujar Rapidin, Minggu (18/9).
Sebagaimana diketahui, sejumlah pihak dan masyarakat di kawasan Toba berharap pemerintah segera menutup PT TPL. PT TPL telah menimbulkan banyak masalah akibat perambahan hutan yang dilakukan secara masif.
Lebih lanjut Rapidin Simbolon mengatakan, pemimpin perusahaan TPL pasti berusaha dengan segala cara untukm melanjutkan operasional usahanya secara terus menerus untuk kehidupan usahanya. Sementara masyarakat Toba akan terpecah karena adanya pro kontra tentang keberadaan TPL.
Rapidin menilai Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan (LBP) adalah salah satu putra Batak yang saat ini mendapat kepercayaan yang sangat tinggi dari Presiden Jokowi.
“Bahkan, berbagai jabatan strategis dipercayakan sama beliau. Tinggal kita mendorong Pak LBP untuk membisikkan ke Pak Presiden untuk mengurangi secara bertahap luas lahan yg dikelola oleh TPL, sehingga TPL bisa tutup secara perlahan tapi pasti,” tandas Rapidin.
Pada 6 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo menerima kedatangan aktivis lingkungan, Togu Simorangkir, di Istana Merdeka, Jakarta. Kedatangan Togu ke Istana ini dimaksudkan untuk menyampaikan secara langsung terkait isu lingkungan dan konflik lahan serta penutupan PT TPL di area sekitar Danau Toba.
Togu Simorangkir bersama temannya, Anita Hutagalung dan Irwandi Sirait, melakukan aksi jalan kaki dari Danau Toba menuju Istana Negara, Jakarta, sebagai bentuk protes atas dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT TPL.
Ketiganya melakukan perjalanan dari Makam Raja Sisingamangaraja XII, di Soposurung, Balige, Senin, 14 Juni 2021 lalu dan tiba di Jakarta setelah menempuh perjalanan selama 44 hari.
Dalam pertemuan dengan Kepala Negara, Togu menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengetahui permasalahan lingkungan yang disampaikan oleh dirinya selaku perwakilan Tim 11 Aliansi Gerak Tutup TPL. Togu juga menyampaikan bahwa status Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tidak sejalan dengan aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan.
Togu menegaskan bahwa dengan menjaga dan melestarikan Danau Toba, generasi mendatang bisa turut menikmati keindahan dan kelestariannya. Untuk itu, ia berharap semua pihak bisa turut menjaga kelestarian lingkungan di sekitar Danau Toba.
“Kita berharap investasi-investasi yang di sekitar Danau Toba juga memerhatikan tentang lingkungan hidup, jangan hanya fokus mengeruk keuntungan tapi mengabaikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di masa mendatang,” tandasnya.[Lin]
