Jakarta, MI – Keraguan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan tarif gojek, bukan karena pemerintah plin-plan, namun dikarenakan kesalahan fatal yang ditutupi pemerintah saat ini adalah pengkhianatan Presiden terhadap Pancasila dan UUD 1945 melalui Keppres Nomor 125/P tahun 2021.
Demikian disampaikan oleh praktisi hukum tata negara, Tomu Pasaribu merespons keresahan masyarakat, terkait kebijakan pemerintah yang akan menaikan harga BBM dan juga tarif ojek online.
Hal ini menurut Tom sapaan akrabnya, menyebabkan amarah rakyat yang akan semakin runcing, demikian juga dengan para pendukung Jokowi akan sadar, bahwa mereka telah salah mendukung orang yang berkhianat terhadap Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut juga akan meruntuhkan Jokowi dari singgasananya.
“Saat ini pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil sebuah kebijakan yang berurusan dengan rakyat, meskipun seharusnya sesuai aturan dan peraturan bahwa seluruh kebijakan yang dikeluarkan Jokowi sebagai Presiden sudah tidak sah ataupun berlaku, atas pengkhianatan yang dilakukan terhadap Pancasila dan UUD 45,” kata Tom kepada Monitorindonesia.com, Jum’at (2/9) malam.
DPR, lanjut Tom, sebagai perwakilan rakyat tidak dapat membela kepentingan seluruh rakyat saat ini dikarenakan DPR terlibat juga dalam pengkhianatan tersebut.
Akibat pengkhianatan Pancasila dan UUD 45 yang dilakukan Presiden, menurut Tom, saat ini terjadi sandra-menyandra dalam perputaran roda pemetintahan, demi pencalonan Presiden Tahun 2024.
“Jokowi memanfaatkan situasi tersebut menjadi tiga periode yang kemudian Presiden seumur hidup. Semua kuncinya ada pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan, apakah rakyat akan membiarkan Pancasila dan UUD 45 di injak-injak, atau rakyat masih mau tetap mempertahankan Pancasila dan UUD 45?,” tanya Tom.
Semua berada ditangan rakyat, tambah Tom, tapi konsekuensinya harus menyiapkan diri semakin menderita dalam ekonomi, hukum maupun politik.
“Saat ini pemerintah sedang membaca situasi melalui medsos maupun demonstrasi apakah ada yang menolak kenaikan harga pertalite dan sejauh mana pengetahuan dan kepedulian rakyat atas pengkhianatan yang dilakukan,” tutupnya. [Aan]
