Jakarta, MI – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan, sebaiknya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar menempuh jalur hukum terkait dengan informasi kecurangan pemilu 2024 nanti, supaya tidak ternilai fitnah semata sehingga menimbulkan keributan dalam menghadapi Pilpres serta pernyataan tersebut terkesan fitnah terhadap Jokowi.
“Itu semua akan fair kalau dilakukan dengan baik, melalui jalur hukum daripada membuat pernyataan politik yang cenderung memfitnah bapak Presiden Jokowi,” ucapnya kepada wartawan, Minggu, (18/9).
Ia pun berharap, SBY bisa bertanggung jawab atas statementnya itu, terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Semestinya, beliau mengambil langkah untuk melaporkan hal tersebut ke pihak penegak hukum ataupun KPU serta Bawaslu.
“Sekiranya kenegarawanan beliau dikedepankan, tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui, itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihan Partai Demokrat ikut menyampaikan suaranya,” tuturnya.
Hasto menambahkan, bahwa harusnya SBY jangan terlalu berlebihan curiga terhadap aturan jumlah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kedepannya, dan jangan sampai ini hanya ambisi Partai Demokrat saja untuk bisa mendorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Calon Presiden 2024.
“Kita bisa memahami bagaimana seorang mendorong anaknya, tetapi harus melihat mekanisme konstitusional yang ada, bahwa ketentuan presidential threshold itu merupakan ketentuan yang sah secara kontitusi dan tidak boleh diganggu gugat,” tandasnya.
“karena sudah berulang kali dilakukan judicial review dan kemudian MK menetapkan betapa pentingnya presidential threshold untuk memastikan agar pemerintahan berjalan efektif, memiliki basis yang kuat dan stabilitas politik,” pungkasnya. [Adi]
