Jakarta, MI – Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tom Pasaribu menilai, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Inpres untuk mengganti seluruh mobil dinas ke mobil listrik suatu bukti pemerintah saat ini tidak memiliki since of crisis.
Pasalnya, kata dia, pemerintah mengatakan APBN devisit karena subsidi BBM disisi lain pemerintah menggerogoti APBN untuk pengadaan mobil dinas baru.
Sementara, sindir Tom sapaan akrabnya, pemerintah mengorbankan kebutuhan rakyat terhadap listrik dengan menghapus daya listrik 450 VA hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik pada mobil tersebut.
“Silahkan saja pemerintah lebih mengutamakan fasilitas yang mewah, dengan mengorbankan kehidupan rakyat Indonesia. Toh juga dititik tertentu rakyat akan sadar telah dijadikan budak oleh pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan fasilitas para pejabat,” jelas Tom kepada Monitor Indonesia, Minggu (18/9).
Tak dapat dipungkiri, menurut Tom, pemerintah dengan keegoisannya memaksa rakyat terima kenyataan.
“Rakyat dipaksa untuk menerima kenaikan BBM dan penghapusan daya listrik 450 VA, sementara pejabat bermegah-megah dengan mobil baru, enak tenan,” sindirnya lagi.
Atas hal ini, Praktisi Hukum Tata Negara itu, berharap dan berdoa semoga pemerintah sadar, bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan saat ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.
“Seharusnya pemerintah lebih mendahulukan kepentingan seluruh rakyat daripada kebutuhan fasilitas pejabat,” tutup Tomu Pasaribu. [Aan]
