Jakarta, MI – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mengkritik rencana pemerintah untuk mengganti kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik. Menurutnya, rencana tersebut mengada-ada dan tidak penting.
Apalagi mengingat keuangan negara, ia menilai di tengah keuangan negara saat ini, rasanya penggantian kendaraan dinas menjadi mobil listrik bukan suatu hal yang mendesak.
Alih-alih menganggarkan penggantian kendaraan dinas pejabat ke mobil listrik, Mulyanyo menyarankan pemerintah untuk menghemat anggaran negara. Anggran itu menurut dia, lebih baik digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan resesi global di tahun-tahun mendatang, ketimbang untuk mobil listrik.
Tetapi Mulyanto tidak mempermasalahkan apabila pemerintah tetap ngotot merealisasikan rencana tersebut.
Hanya saja, pengalihan kendaraan dinas harus menggunakan mobil listrik produk lokal, semisal milik Esemka. Merek mobil yang diperkenalkan Presiden Jokowi.
“Esemka itu merek lokal kebanggaan bangsa Indonesia. Kita harus apresiasi karya anak bangsa yang dikenalkan oleh Presiden Jokowi,” kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (10/10/2022).
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini, Esemka yang telah memiliki pabrik sendiri, hanya membutuhkan pengembangan lebih dalam untuk memproduksi mobil listrik secara massal.
“Pabriknya sudah ada. Ordernya sudah banyak. Tinggal dikembangkan saja ke varian mobil listrik,” kata Mulyanto.
Sebaliknya, jika Jokowi sampai benar-benar melaksanakan program penggantian kendaraan dinas ini dengan menggunakan mobil listrik merek lain, hal tersebut justru menandakan Jokowi tidak peka dengan kemampuan keuangan negara. Mulyanto menyayangkan apabila kebijakan itu benar-benar berjalan, tanpa Esemka.
Mulyanto kemudian mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Menurutnya dalam beberapa keterangan, mereka telah memberi kode peringatan bahwa kondisi keuangan Indonesia ada pada posisi tidak aman.
Karena itu pemerintah diminta benar-benar berhati-hati dalam memilih program. Jangan sampai hanya bersifat memanjakan fasilitas aparat negara.
“Bila program tersebut tidak terlalu penting sebaiknya ditunda atau dibatalkan. Apalagi sekarang beredar kabar sudah ada beberapa pejabat negara yang cawe-cawe dalam program penggantian kendaraan dinas ini. Kita patut curiga keterlibatannya dalam program ini bukan untuk tujuan yang baik. Tapi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” ujar Mulyanto.
