Jakarta, MI – Kongres Peru mencopot Presiden Pedro Castillo dari jabatannya setelah dia mengumumkan pembubaran badan legislatif tersebut dan pembentukan “pemerintahan istimewa” beberapa jam sebelum dia menghadapi pemungutan suara pemakzulan.
Polisi nasional negara itu men-tweet pada hari Rabu bahwa “mantan presiden” Pedro Castillo telah ditahan tak lama setelah Kongres melakukan pemungutan suara untuk untuk memecatnya. Dalam foto yang di-tweet oleh polisi, yang kemudian dihapus, Castillo terlihat duduk di dikelilingi petugas kepolisian.
Pemungutan suara dilakukan setelah Castillo memerintahkan jam malam dan reorganisasi kantor kehakiman dan kejaksaan yang menyelidiki dia atas tuduhan korupsi dan perdagangan pengaruh yang dia bantah.
Wakil Presiden Dina Boluarte menggambarkan langkah itu sebagai upaya kudeta. Dalam beberapa jam dia kemudian dilantik sebagai presiden baru menjadi kepala negara perempuan pertama dalam sejarah Peru.
Boluarte menyerukan gencatan senjata politik dan pembentukan pemerintah persatuan nasional seperti dikutip TheGuardian.com, Rabu (8/12).
“Yang saya minta adalah ruang, waktu untuk menyelamatkan negara,” katanya. Hari penuh drama mengakhiri kekuasaan Castillo yang penuh gejolak selama 17 bulan dengan lima kabinet, lebih dari 80 menteri, enam investigasi kriminal dan dua upaya gagal untuk memakzulkannya.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Castillo mengatakan dia akan menutup sementara Kongres dan membentuk “pemerintahan istimewa” untuk memerintah dengan keputusan pemilihan anggota legislatif baru.
Langkah tersebut segera mendorong pengunduran diri massal dari kabinet dan tuduhan bahwa Castillo telah berusaha merebut kekuasaan secara ilegal.
“Saya mengutuk keras kudeta ini dan meminta komunitas internasional untuk membantu pembentukan kembali demokrasi di Peru,” cuit menteri luar negeri, César Landa saat dia mengumumkan pengunduran dirinya. Castillo mengambil keputusan ini tanpa sepengetahuan atau dukungan dirinya.
Upaya Castillo untuk menghindari pemungutan suara pemakzulan dengan cepat berubah menjadi pemecatan atas dirinya setelah angkatan bersenjata dan polisi menarik dukungan mereka dengan mengatakan bahwa langkah Castillo “bertentangan dengan tatanan konstitusional yang ditetapkan”.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi Peru menyebut keputusan Castillo untuk membubarkan Kongres sebagai “kudeta” dan mengatakan pemimpin itu tidak lagi memimpin negara.
Pengumuman Castillo mengingtkan orang pada kasus yang hampir sama pada masa lalu. Pada tahun 1992, presiden saat itu Alberto Fujimori membubarkan kongres dan mengirim tentara dan tank ke jalan-jalan di Lima sebelum di dilengserkan.
“Apa yang terjadi di Peru adalah kudeta,” kata Fernando Tuesta, seorang profesor ilmu politik di Universitas Katolik Kepausan Lima.
Sementara itu, Kedutaan Besar AS di Lima mengutuk tindakan Castillo. “Amerika Serikat dengan tegas mendesak Presiden Castillo untuk membatalkan upayanya menutup Kongres dan mengizinkan lembaga demokrasi di Peru bekerja sesuai dengan konstitusi,” menurut kedutaan itu dalam sebuah tweet.
