Jakarta, MI– Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengatakan, kinerja pemerintah dalam mengkoordinasi data dan memastikan ketersediaan stok beras nasional kurang terkonsolidasi dengan baik.
Adapun terkait wacana impor beras, Johan mengatakan, DPR belum menemukan alasan yang relevan dibalik rencana pemerintah itu. Justru menurutnya, kebijakan impor beras jika dilaksanakan bisa mencederai kedaulatan pangan nasional.
“Ini membuka secara nyata dan terang kepada kita bahwa memang pemerintah ini enggak bisa urus beras enggak bisa berkoordinasi kita punya badan pangan nasional kita punya Bulog kita punya Menteri Pertanian, Ini aja gak sinkron soal bagaimana urus beras gitu, jadi mempertontonkan secara nyata kepada kita, bahwa mereka ini gagal ngurus beras,” tandas Johan, Kamis (8/12/2022).
Menurutnya, wacana kebijakan impor beras bertolakbelakang dengan perkataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan tidak akan impor beras dalam 3 tahun ke depan.
“Ada data BPS yang mengatakan bahwa kita surplus (beras) 1,7 juta ton, tetapi setelah dikonfirmasi, dicek di lapangan oleh Bulog ternyata barangnya tidak ada,” ungkapnya.
Johan kembali mengungkapkan, pihaknya sedang mendalami validasi ketersediaan beras nasional, sehingga dapat dengan bijak menilai urgensi wacana impor beras tersebut.
“Kami ingin kemudian mendalami ini persoalannya, adalah barang yang tidak ada atau harga yang tidak cocok, kami masih mendalami ini secara serius di Komisi IV, belum ada kesimpulan,” terangnya.
Johan pun mengkonfirmasi, hingga saat ini Bulog belum melakukan impor beras melainkan baru pada proses perijinan impor.
“Tadi saya pertajam bulog mengatakan bulog mengatakan belum, belum melakukan impor, baru dalam proses mengurus izin makanya kita tegaskan tadi barang ada tidak cocok harga atau memang barang tidak ada. Kalau misalnya barang ada, tidak cocok harga, kenapa kita punya uang untuk impor, tapi tidak punya uang untuk membeli beras petani kita,” tutupnya.
