Jakarta, MI – Masih berprosesnya kasus dugaan korupsi dana bansos DKI Jakarta, perlu disikapi secara cepat dan mendalam. Sebagai upaya cegah kasus bansos menjadi konsumsi politik semata.
“Kita sepakat tidak toleransi pada isu korupsi. Namun bermain-main dengan isu korupsi untuk kepentingan politik jauh lebih berbahaya, ” tegas peneliti kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro, kepada Monitor Indonesia, Selasa (24/1).
Menurutnya tidak lah elok mengendarai isu korupsi sebagai alat merusak citra seseorang. Apalagi kasus hukum lebih diupayakan mengungkap kebenaran, bukan sebagai alat menyandera seseorang.
Riko berharap praktek politik jelang pemilu 2024 lebih didekatkan pada politik gagasan yang dikemas dalam kesantunan. Bukan politik pencitraan semata.
“Pemimpin harus diuji dair gagasan untuk hadir kan suatu perubahan,” pungkasnya.
Sejalan itu, Riko meminta aparat penegak hukum yang mengurak kasus korupsi dana Bansos bisa tegak dan netral. Tidak dikendalikan aktor politik manapun, terlebih lagi disetting untuk kepentingan pihak tertentu.
