Jakarta, MI– Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa setiap parpol memiliki sikap yang berbeda. PPP memastikan bahwa sikap fraksinya di DPR RI yang menolak sistem proporsional tertutup bukan hore-hore.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi merespons anggapan Politikus PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang menilai bahwa sikap delapan fraksi di DPR soal proporsional tertutup hanya hore-hore.
“Ya kita 8 partai memiliki sikap tentu apa PDIP juga memiliki sikap dan tidak ada yang hore- hore di sini, semua partai politik berhak menentukan sikapnya sendiri,” tandas Awi sapaan karibnya, Minggu (15/1/2023).
Awi menegaskan, sikap 8 fraksi di DPR RI menolak sistem proporsional tertutup untuk mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) agar konsisten terhadap keputusan-keputusan yang pernah diambil.
“Tentu apa yang akhirnya bermuara pada keputusan mahkamah konstitusi nanti, yang kami lakukan ini kan bagaimana mengigatkan MK itu untuk konsisten terhadap keputusan keputusan yang pernah diambil,” kata Awi.
Awi kembali menegaskan, sikap delapan fraksi parpol di DPR menolak sistem proporsional tertutup guna memperhatikan suara publik.
“Dan juga memperhatikan suara publik, bukan berarti juga kami hore-hore gitu,” tandas Awi.
Dengan demikian, Awi menegaskan, agar sebaiknya saling menghargai sikap setiap parpol. Awi pun mengajak semua pihak untuk menunggu keputusan dari MK soal proporsional tertutup.
“Jadi semua partai politik punya sikap juga menghargai sikap dari PDIP, jadi saling menghargai aja, toh nanti keputusannya dari MK,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto menyebut pernyataan sikap delapan partai politik parlemen yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup hanya sekadar ‘hore-hore’ atau sekadar memeriahkan suasana.
“Ini diskursus biasa saja. Soal penolakan monggo (silakan). Pengambil keputusan adalah sembilan hakim MK. Kalau ini (pernyataan sikap delapan parpol) saja hanya untuk ‘hore-hore’,” kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
