Bandung, MI – Isu perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terus bergulir.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan soal reshuffle kabinet merupakan kewenangan Jokowi.
Namun perihal kapan, PDIP kata Hasto menyerahkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi.
“Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak bapak Presiden dan itu kewenangan bapak Presiden,” ucap Hasto di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1).
Hasto menyebut PDIP sebagai partai pendukung pemerintah memang telah memberikan berbagai masukan. Namun, kata dia PDIP membeberkan nama lantaran terkait masa depan seseorang.
“Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan,” kata dia.
Ketika ditanya apakah Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pada 1 Februari 2023 yang bertepatan dengan Rabu Pon, Hasto menjawab soal pemimpin yang mengambil momentum.
“Ya, Rabu Pon, berbagai momentum-momentum pada Rabu Pon, itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu,” ujar Hasto.
Tak hanya itu, Hasto mengatakan, Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno juga mempunya preferensi dalam mengambil kebijakan. Yakni melihat momentum 17 Agutus 1945 dalam pembangunan Waduk Jati Luhur.
“Kemudian menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili 17-8-45. Sehingga itu preferensi, biasa dipilih para pemimpin,” papar Hasto.
“Jadi ya kita tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak (pada Rabu Pon, red), kita tunggu saja keputusan Isu Reshuffle Kabinet Rabu Pon, PDIP Sudah Beri Masukan ke Jokowi presiden,” imbuhnya. (Nur)
