Jakarta, MI – Pakar hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar serius bersih-bersih di tubuh Korps Bhayangkara.
Pasalnya, menurut dia rivalitas antara terdakwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Fedy Sambo dan para loyalisnya dengan sejumlah petinggi kepolisian saat ini seperti pertarungan atara dua kutub yang sama-sama buruk dan harus disingkirkan.
“Kalau Kapolri serius, harusnya semua dibersihkan. Jangan hanya sebatas lip service,” kata Herdiansyah kepada wartawan, Sabtu (28/1).
Herdiansyah pun menilai gerakan bawah tanah vonis Ferdy Sambo membuktikan bahwa pengaruh mantan Kadiv Propam Polri itu masih mengakar di tubuh Polri. Dengan demikian, kata dia, Kapolri bisa disebut gagal dalam melakukan reformasi dalam tubuh institusinya setelah peristiwa penembakan Duren Tiga Jakarta Selatan itu.
Ia menegaskan tidak cukup hanya membersihkan para loyalis Ferdy Sambo dari tubuh institusi Polri. Namun Herdisanyah melihat para kompetitor Ferdy Sambo juga harus dibersihkan untuk mengembalikan tren kepercayaan publik kepada polisi.
“Kan bukan hanya Sambo Cs dan jaringannya yang harus dipotong, tapi mereka yang anti atau berada di luar jejaring Sambo juga banyak diadukan dan dilaporkan,” ungkapnya.
Untuk itu, adanya isu gerilya loyalis Ferdy Sambo untuk meringankan vonis hakim ini, Kapolri segera turun tangan untuk menelusuri dugaan benar tidaknya pelanggaran etik anggota dimaksud.
“Kapolri harus turun tangan. Lewat propam pun tidak masalah. Biar betul-betul terlihat bekerja karena nyatanya belum ada upaya sama sekali,” jelasnya.
Kendati, Herdianyah juga mengatakan hal yang membuat Kapolri terlihat begitu pasif juga ‘tersandera’ akibat dari perilaku buruk anggotanya sendiri. Kata dia, ada semacam kecenderungan Kapolri untuk menyelamatkan anggota dan institusinya setelah serangkaian peristiwa yang mencoreng institusi Polri tersebut.
“Ini kan konflik kepentingan. Makanya saya selalu usulkan agar dugaan kasus suap dan gratifikasi Ismail Bolong ke petinggi Polri ditangani oleh aparat lain, kejaksaan ataupun KPK,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan Kejaksaan tidak terpengaruh gerakan-gerakan bawah tanah dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo.
“Saya pastikan kejaksaan independen, tidak akan terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu,” kata Mahfud Md kepada wartawan di lingkungan Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (19/1).
Menurut Mahfud, ada yang bergerilya ingin Sambo dibebaskan, ada pula yang ingin Sambo dihukum. Tapi pihaknya bisa mengamankan hal tersebut dengan menjamin independensi kejaksaan.
“Ada yang bilang soal Brigjen mendekati A dan B, Brigjennya siapa saya suruh sebut ke saya, nanti saya punya Mayjen banyak kok. Kalau Anda punya Mayjen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya Letjen. Jadi pokoknya independen saja,” ujarnya.
Mahfud juga mengonfirmasi sudah ada upaya untuk mengingatkan majelis hakim maupun kejaksaan, agar menjaga independensi dalam penanganan kasus tersebut. Pasalnya, kasus yang melibatkan Ferdy Sambo disebut Mahfud membuat banyak orang sangat tertarik.
Kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis tak mau berkomentar banyak soal ucapan Mahfud. Arman meminta agar wartawan menanyakan langsung kepada Mahfud soal maksud gerakan bawah tanah itu.
“Saya sudah sampaikan semuanya. Ucapan Pak Mahfud apa saya juga tidak dengar. Adanya pergerakan bawah tanah tanya beliaulah, beliau kan mahatahu. Saya tidak bisa komentar apa-apa, klien saya juga tidak tahu apa-apa,” kata Arman Hanis saat skors sidang pembacaan pleidoi Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel, Selasa (24/1).
Arman menegaskan kliennya tidak akan menanggapi hal yang tidak diketahuinya. Ia meminta awak media agar menanyakan langsung kepada Mahfud Md.
Sementara itu, Ferdy Sambo hanya diam ketika dicecar perihal gerakan bawah tanah yang diperingatkan oleh Mahfud Md.
