Jakarta, MI – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serius dalam penangkapan para buron korupsi.
Hal itu ia ungkapkan merespons pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut penangkapan buron korupsi tergantung nasib.
Deputi Penindakan KPK Karyoto yang mengatakan salah satu buron KPK, Paulus Tannos, gagal ditangkap di Thailand karena telatnya penerbitan red notice.
Karyoto mengaku KPK telah mengajukan permohonan red notice kepada Tannos sejak lima tahun lalu.
Menurut Boyamin Saiman, contoh kasus itu menjadi sinyal KPK tidak serius dalam memproses penangkapan para buron korupsi.
“Kalau KPK sampai 5 tahun nggak selesai itu berarti tidak dikawal, tidak diurus cuman ngirim surat aja. Jadi ini menunjukkan manajemen KPK amburadul dalam melakukan tindakan-tindakan,” kata Boy sapaan akrabnya, Kamis (26/1).
“Kalau perlu KPK datang ke pusat Interpol di Prancis. Justru ini nampak keliatan KPK tidak serius dalam mengejar buron dan malah sekarang retorikanya nasib baik. Ini kan seperti anak kecil omongan begini bukan kelasnya KPK,” sambungnya.
Lebih lanjut, Boyamin mengatakan penangkapan buron korupsi seharusnya tidak bergantung pada nasib. KPK, kata Boy, terkesan tidak serius untuk menindak para buron atas pernyataan tersebut.
“Jadi KPK tidak mampu karena tidak mau. Ketidakmpuan menangkap buron itu karena tidak mau bukan faktor-faktor yang lain,” katanya.
“Buktinya dulu nangkep Nazarudin sampai Kolombia mampu kok apalagi ini misalnya Harun Masiku sempat masuk ke dalam negeri dari Singapura, tinggal nangkep aja juga,” imbuhnya.
#MAKI
