Jakarta, MI– Guna menggenjot sektor investasi tumbuh positif, pemerintah berfokus menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi yang berpijak pada sektor energi dan industri hijau. Berbagai langkah dan terobosan kebijakan pun kian gencar dilakukan pemerintah. Mulai dari pemberian insentif hingga mempermudah perizinan investasi bagi para investor.
Teranyar, Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia dalam sebuah forum diskusi di Davos Swiss, Rabu (19/01) bahkan menjanjikan proses percepatan perizinan bagi para investor.
“Kami mengundang investor datang membawa teknologi, modal dan sebagian pasar. Masalah perizinan, kami yang bereskan,” ucap Bahlil.
Diketahui, hilirisasi yang tengah digagas pemerintah tak hanya terfokus pada nikel tapi ada 8 sektor prioritas yang diusung pemerintah terkait kebijakan hilirisasi. Yaitu mineral, batubara, minyak bumi, gas alam, perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan. Serta 21 komoditas. Jika diakumulasi, proyeksi nilai investasi tersebut hingga tahun 2035 mencapai 5.453 miliar dollar AS.
Assc Prof Darmadi Durianto mengatakan, kebijakan hilirisasi harus dibarengi dengan upaya pembenahan mental dan kultur para pemangku kebijakannya terlebih dahulu. Tanpanya, lanjut dia, keinginan pemerintah menciptakan iklim investasi yang inklusif dan menjadikan Indonesia mandiri dalam mengelola sektor prioritas hanya angan-angan belaka.
Selain itu, Darmadi juga menekankan, sinergisitas antar stakeholder lainnya perlu dibangun karena selama ini antar pemangku kebijakan terkesan saling menonjolkan ego sektoralnya.
“Ijin beres jika koordinasi dengan kementerian lain berjalan dengan baik. Selama ini koordinasi masih lemah,” ungkap Anggota Komisi VI DPR RI itu kepada wartawan, Senin (23/01/2023).
Darmadi juga mengingatkan agar Menteri Investasi/Kepala BKPM tidak gegabah memberikan harapan kepada para investor tanpa terlebih dahulu melakukan konsolidasi ke dalam.
“Hati-hati menjanjikan sesuatu. Bereskan dulu koordinasi,” tandas Bendahara Megawati Institute itu.
Darmadi juga mempertanyakan, nilai tambah kebijakan hilirisasi yang digadang-gadang bakal mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara ini.
“Apa jaminan dan kepastiannya. Jangan sampai rakyat di negeri ini hanya jadi penonton dan kebagian getahnya saja dibalik gegap gempitanya kebijakan hilirisasi ini,” tegas Politikus PDIP itu.
Menurutnya, investasi juga harus ditekankan kepada kepentingan bangsa dan negara yang jauh lebih mendasar.
“Oleh karenanya menghadirkan investasi tak cukup hanya soal urusan administrasi belaka (perizinan yang cepat dan mudah) tapi bagaimana investasi yang datang ke negeri ini mampu menggerakkan simpul-simpul ekonomi rakyatnya. Ini baru namanya investasi berkeadilan. Spiritnya bukan eksploitasi SDM dan SDAnya tapi investasi yang datang membawa spirit win win solution,” ucap Pakar Ekonomi dari Wiyatamandala Business School itu.
Tak hanya itu, Darmadi juga meminta agar pemerintah melakukan screening ketat kepada para investor yang hendak berinvestasi di negeri ini.
“Selain keharusan transfer teknologi, para investor juga harus memenuhi prinsip-prinsip ekonomi kita yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 45. Dua landasan ini penting agar investasi yang datang tak seenaknya menabrak kedaulatan bangsa dan negara ini. Jangan sampai hanya karena kita butuh investasi, harga diri dan jati diri bangsa dan negara ini tergadaikan,” tandas Anggota Baleg DPR RI itu.
Darmadi juga meminta agar data kesejahteraan, pengangguran, kemiskinan dan lainnya dijadikan alat tawar kepada para investor yang hendak menanamkan modalnya.
“Data itu (kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan) sebagai bargain untuk menguji keseriusan mereka jika benar-benar investasi yang mereka tanamkan ditujukan untuk saling memberi keuntungan satu sama lainnya. Tujuan investasi kan intinya bagaimana mendatangkan manfaat bagi bangsa dan negaranya bukan bagi segelintir elit dan Oligarki,” tegas Legislator dari dapil DKI Jakarta III meliputi Jakarta Utara, Barat dan Kepulauan Seribu itu.
Darmadi juga menekankan pentingnya aspek ideologis sebagai landasan utama dalam memacu perekonomian bangsa.
Menurutnya, jika berkaca pada pola konsep pembangunan yang diterapkan Bung Karno, aspek ideologis menjadi panduan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan bangsa dan negara termasuk soal investasi di dalamnya.
“Kita ingat bagaimana Bung Karno dengan konsep pembangunan semesta berencananya mampu menjadikan bangsa ini berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi, itu artinya aspek ideologis menjadi penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan negara ke depan. Jadi, tanpa aspek ideologi yang kuat, kita hanya akan jadi budak pasar berbalut investasi,” tegasnya.
