Jakarta, MI – Komisi IV DPR RI bakal mengevaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan). Hal itu dikarenakan ada temuan proyek Food Estate menjadi salah satu program Kementerian Pertanian (Kementan) yang tidak mencapai target, bahkan gagal bahkan ada data palsu.
“Adanya temuan BPK di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dapat diartikan masih ada program dan kegiatan bermasalah. Bahkan ada yang gagal dan tidak mencapai target. Contohnya food estate di beberapa tempat,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Senin (16/1).
Atas hal ini, komisi IV DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki program pengembangan Food Estate di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, lanjut Sudin, sudah ada Panitia Kerja (Panja) untuk proyek lumbung pangan nasional, yang tersebar di Kalimantan, Sumatra, NTT, dan Papua.
Selain itu, dalam rapat kerja tersebut, Sudin juga menyoroti data produksi pertanian yang dinilai tak sinkron. Terbukti, tak mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri sehingga pemerintah harus impor.
Kata dia, tahun ini adalah tahun keempat kerja Menteri Pertanian yang masih menghadapi masalah klasik. Bahkan di beberapa kesempatan keadaan makin memburuk.
“Salah satu indikasinya impor beras. Komisi IV juga meminta pembenahan data produksi dan stok beras. Untuk kepentingan kebijakan pangan nasional,” jelasnya.
