Jakarta, MI– Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut mengomentari terkait kabar perombakan atau reshuffle kabinet yang menyerebak beberapa waktu terakhir. Teranyar, perombakan kabinet sendiri kabarnya akan dilakukan pada 1 Februari 2023.
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mardiono menegaskan, Presiden Jokowi bisa melakukan reshuffle kabinet kapan saja.
“Isu reshuffle ya, ya kalau itu kan hak prerogratif presiden, ya kapan saja bisa dilakukan ya jadi tidak pada waktu tertentu harus bulan ini tapi kapan- kapan saja itu bisa dilakukan,” kata Mardiono di Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Mardiono berpandangan, reshuffle kabinet yang akan dilakukan Jokowi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan disisa-sisa masa pemerintahan yang kurang dari dua tahun lagi.
“Tentu reshuffle ini juga diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan ya di mana sisa masa pemerintahan yang kurang dari dua tahun ini,” jelas Mardiono.
Mardiono juga memandang, reshuffle kabinet yang ingin dilakukan Jokowi merupakan hal wajar. Terlebih, kata dia, jika memang saat ini kabinet yang solid diperlukan agar kinerja pemerintahan bisa lebih efektif.
“Diperlukan kinerja yang lebih efektif lagi maka kemungkinan kalau bapak presiden Jokowi melakukan reshuffle ya itu sah-sah saja,” tandas Mardiono.
Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali meminta publik untuk menunggu rencana kocok ulang atau reshuffle kabinet.
Jokowi pun enggan berkomentar banyak soal kabar reshuffle kabinet yang akan diumumkan pada, Rabu, 1 Februari 2022.
