Jakarta, MI – Indonesia mengawali perannya sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini dengan mendiskusikan krisis Myanmar yang tak kunjung berakhir sejak kudeta militer di negara itu pada Februari 2021.
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan bahwa pertemuan dengan menteri-menteri luar negeri ASEAN salah satunya didedikasikan untuk mendiskusikan isu Myanmar secara terbuka, mendalam, dan jujur.
Menurut dia, Konsensus Lima Poin masih menjadi rujukan Indonesia untuk mengatasi krisis politik di Myanmar.
“Indonesia akan mengajukan tiga pendekatan. Pertama, melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memfasilitasi berbagai kemungkinan terciptanya dialog nasional inklusif di Myanmar,” ujar Menteri Retno dalam konferensi pers usai pertemuan ASEAN Coordinating Council (ACC) ke-32 di Jakarta, Jum’at (3/2).
Pendekatan kedua, kata Retno, adalah membangun situasi kondusif demi terciptanya dialog inklusif dengan para pemangku kepentingan di Myanmar.
Ada dua faktor penting yang akan didorong oleh Indonesia untuk menciptakan kondisi yang kondusif, yakni mengurangi kekerasan serta melanjutkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Myanmar,” paparnya.
Kedua kondisi itu, lanjut Retno, sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat maupun junta militer Myanmar.
Indonesia sendiri juga akan menyinergikan upaya dari ASEAN, negara-negara tetangga yang peduli, dan para utusan khusus PBB maupun negara-negara lain.
Pada intinya, kata dia, ASEAN sepakat dengan pendekatan yang diusulkan Indonesia dalam menjawab isu terkait Myanmar.
Selain mengupayakan implementasi Konsensus Lima Poin (5PC), ASEAN akan berusaha membuka dialog secara nasional di Myanmar, yang merupakan kunci untuk menemukan resolusi damai.
“Para menteri luar negeri menegaskan kembali dukungan mereka terhadap pendekatan ini, yaitu 5PC, untuk mengatasi situasi di Myanmar,” pungkas Retno.
#Krisis Myanmar
