• Home
  • Nasional
  • Nusantara
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Index
  • Mi Podcast
  • MI Channel
Menu
  • Home
  • Nasional
  • Nusantara
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Index
  • Mi Podcast
  • MI Channel
Search
Close
Search
Close
  • Home
  • Nasional
  • Nusantara
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Index
  • Mi Podcast
  • MI Channel
Menu
  • Home
  • Nasional
  • Nusantara
  • Hukum
  • Politik
  • Ekonomi
  • Index
  • Mi Podcast
  • MI Channel
Home Politik

Jika Benar Ada Dugaan Mark Up Komponen Biaya Haji, FITRA: Silakan Dilaporkan ke KPK

Syamsul by Syamsul
08/02/2023 20:00
in Politik
KPK Periksa Ketua DPRD Jatim Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: MI/Nuramin)

Jakarta, MI– Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendukung upaya atau langkah elemen masyarakat termasuk kalangan wakil rakyat di Senayan (anggota DPR RI) yang ingin membongkar adanya dugaan mark up komponen biaya haji.

Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid menduga adanya aroma mark up dalam sejumlah komponen biaya haji seperti pengadaan gelang untuk jemaah haji, katering, hotel hingga biaya transportasi udara.

“Jika dugaan itu ada bukti-bukti kuat sebaiknya silahkan disampaikan (ke KPK). apalagi itu disampaikan oleh DPR,” ucap Peneliti FITRA, Badiul Hadi kepada wartawan, Rabu (08/02/2023).

Badiul juga menekankan agar stakeholders terkait yang mengelola keuangan haji mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang kredible.

“Pengelolaan dana haji, transparansinya lebih maksimal, misalnya terkait rincian biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi itu secara detail dan rinci,” tandasnya.

BacaJuga

Komisi III Minta PPATK Ungkap Data Transaksi Rp 300 T di Kemenkeu

Pedagang Bakul Beras Jadi Korban Program Bansos, Abdul Wachid Minta Mensos Turun Tangan

“Misalnya adanya penurunan biaya Masyair, penerapan pajak oleh otoritas Arab Saudi dalam hal ini General Authority of Zakat and Tax (GAZT) bagaimana dampaknya terhadap BPIH, kebijakan kenaikan biaya transportasi dan akomodasi oleh pemerintah Arab Saudi, depresiasi nilai Rupiah atas Riyal Saudi Arabia (SAR) dari Rp 3.846 per riyal diperkirakan menjadi Rp 4.080 per riyal. hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap BPIH, pemerintah perlu informasikan secara baik ke publik,” sambungnya.

Tak hanya itu, Badiul juga menekankan agar rencana kenaikn BPIH yang mencapai Rp60 juta lebih juga informasi detailnya harus diampaikan kemasyarakat secara sederhana dan mudah (tanpa mengabaikan subtans informasi) dipahami masyarakat.

“Termasuk bagaimana pengelolaan nilai manfaat dari bagi hasil atau bunga bank dari investasi dana jamaah haji, yang diperkirakan tahun 2022 mencapai Rp 166 triliun harus disampaikan kepada masyarakat. Transparansi pengelolaan dana haji akan berdampak kepercayaan masyarakat dan itu bisa jadi sarana pemerintah memperbaiki pelayanan ibadah haji baik saat di Indonesia maupun saat di Arab Saudi,” tuntasnya.

Baca Juga

  1. DPR dan Pemerintah akan Segera Tetapkan Biaya Haji 2022
Tags: haji
Previous Post

Gubernur Bengkulu Tegaskan Semua Pekerja Wajib Daftar BPJS

Next Post

Geruduk Kantor Desa, Ratusan Warga Tlogo Blitar Minta APBD Desa Direvisi

Related Posts

Dukung Keberangkatan Haji Indonesia, Imigrasi Cilacap Gelar Layanan Haji On The Spot di Cilacap
Nusantara

Dukung Keberangkatan Haji Indonesia, Imigrasi Cilacap Gelar Layanan Haji On The Spot

21/03/2023 02:03
Sambut Bulan Ramadhan, Imigrasi Jakarta Barat Gelar Layanan Paspor Simpatik untuk Calon Jamaah Haji 
Metropolitan

Sambut Bulan Ramadhan, Imigrasi Jakarta Barat Gelar Layanan Paspor Simpatik untuk Calon Jamaah Haji 

12/03/2023 01:55
Biaya Haji 2023 akan Diumumkan Hari Ini!
Politik

Pasca Disepakati DPR dan Pemerintah, Pengamat Khawatir Jemaah Haji Mundur Massal, Kenapa?

17/02/2023 20:01
KPK, KPK Bakal Dalami soal Zulhas, Gegara Video Ismail Bolong Seret Nama Kabareskrim, Mekopolhukam Gadeng KPK Sikat Habis Mafia Tambang, Gazalba Saleh, AKBP Bambang Kayun, Rektor Unila
Politik

CBA Desak KPK Panggil Legislator yang Ungkap Adanya Dugaan Mark Up Gelang Haji

16/02/2023 14:56
Garuda Indonesia Klaim Belum Tahu Gugatan Pembatalan Perdamaian Kreditur
Ekonomi

Anggap Harga Tiket Garuda Kurang Kompetitif, CBA Dorong Kemenag Cari Maskapai Lain untuk Angkut Jemaah Haji

15/02/2023 14:09
Harta Kekayaan Erick Thohir Caketum PSSI Tembus 2,3 Triliun, dana pensiun
Berita Utama

Menteri BUMN Erick Thohir Siap Review Ongkos Naik Haji

15/02/2023 11:18
Next Post
APBD Desa

Geruduk Kantor Desa, Ratusan Warga Tlogo Blitar Minta APBD Desa Direvisi

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Mahfud MD Apresiasi Kemajuan Pelayanan Polri, Kuat-kuatan Antar Penegak Hukum

Kuat-kuatan Antar Penegak Hukum

21/03/2023 00:53
Widuri Ekraf Ditarget Lahirkan Pengusaha Muda dan Buka Lapangan Kerja Dok Foto : Istimewa

Widuri Ekraf Ditarget Lahirkan Pengusaha Muda dan Buka Lapangan Kerja

20/03/2023 20:08
DPR Setujui Perppu Cipta Kerja Menjadi UU

DPR Setujui Perppu Cipta Kerja Menjadi UU

21/03/2023 10:49
Fraksi PKS Nyatakan Walk Out di Rapat Paripurna Pengesahan RUU Ciptaker Jadi UU

Fraksi PKS Nyatakan Walk Out di Rapat Paripurna Pengesahan RUU Ciptaker Jadi UU

21/03/2023 11:09
Catat! Wamenkumham Tidak Ada Sangkut Paut dengan Aduan IPW, Pakar Hukum Dorong Presiden Nonaktifkan Sementara Wamenkumham

Pakar Hukum Dorong Presiden Nonaktifkan Sementara Wamenkumham

21/03/2023 18:36
Komisi III Minta PPATK Ungkap Data Transaksi Rp 300 T di Kemenkeu

Komisi III Minta PPATK Ungkap Data Transaksi Rp 300 T di Kemenkeu

21/03/2023 18:32
Laporan IPW Tidak Benar! Wamenkumham: Kenapa Saya Harus Serius!, Terungkap, Yossi Andika Bukan Aspri Wamenkumham, Tapi..., Tak Cukup Klarifikasi Saja, KPK Diminta Periksa Wamenkumham!

Tak Cukup Klarifikasi Saja, KPK Diminta Periksa Wamenkumham!

21/03/2023 18:20
Sambut Hari Raya Nyepi, Umat Hindu Gelar Tawur Kasanga di Pura Amerta Jati

Sambut Hari Raya Nyepi, Umat Hindu Gelar Tawur Kasanga di Pura Amerta Jati

21/03/2023 18:18

Recent News

Catat! Wamenkumham Tidak Ada Sangkut Paut dengan Aduan IPW, Pakar Hukum Dorong Presiden Nonaktifkan Sementara Wamenkumham

Pakar Hukum Dorong Presiden Nonaktifkan Sementara Wamenkumham

21/03/2023 18:36
Komisi III Minta PPATK Ungkap Data Transaksi Rp 300 T di Kemenkeu

Komisi III Minta PPATK Ungkap Data Transaksi Rp 300 T di Kemenkeu

21/03/2023 18:32
Laporan IPW Tidak Benar! Wamenkumham: Kenapa Saya Harus Serius!, Terungkap, Yossi Andika Bukan Aspri Wamenkumham, Tapi..., Tak Cukup Klarifikasi Saja, KPK Diminta Periksa Wamenkumham!

Tak Cukup Klarifikasi Saja, KPK Diminta Periksa Wamenkumham!

21/03/2023 18:20
Sambut Hari Raya Nyepi, Umat Hindu Gelar Tawur Kasanga di Pura Amerta Jati

Sambut Hari Raya Nyepi, Umat Hindu Gelar Tawur Kasanga di Pura Amerta Jati

21/03/2023 18:18

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok

Telusuri

Download Sekarang

Sport

Bola

Hiburan

Health

Lifestyle

Hobi

Pendidikan

Teknologi

Otomotif

Global

Metropolitan

Rubrik

All Rights Reserved by monitorindonesia.com © 2022

  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kode Etik
  • S0P Wartawan
  • Disclaimer
  • Dewan Pers
  • Pedoman Pemberitaan

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok

Telusuri

Sport

Bola

Hiburan

Health

Lifestyle

Hobi

Pendidikan

Teknologi

Otomotif

Global

Metropolitan

Rubrik

Download Sekarang

Redaksi • Tentang Kami • Kode Etik • SOP Wartawan • Disclaimer • Dewan Pers • Pedoman Pemberitaan

All Rights Reserved by monitorindonesia.com © 2022

top-scroll