Jakarta, MI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sadar diri bahwa saat ini tengah dikaitkan-kaitkan dengan narasi politik menjelang perhelatan Pilpres 2024.
“Kami sadar betul semua yang dilakukan KPK saat ini. Ke depan pasti akan selalu dikaitkan dengan narasi politik semacam itu karena memang menjelang tahun politik 2024,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (1/2).
Meski demikian, Ali menyatakan tidak ada muatan politik dalam penegakan hukum memberantas tindak pidana korupsi.
“Kami pastikan kacamata KPK murni penegakan hukum,” tegas Ali.
Menurut Ali, sepanjang ada alat bukti cukup, KPK akan memproses hukum siapa pun juga tanpa melihat latar belakangnya.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana menuding penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermuatan politik dan berkeinginan menjegal calon presiden (capres) tertentu.
Ali pun menyayangkan pernyataan Denny Indrayana yang membuat KPK seakan memihak kelompok tertentu dalam penegakan hukumnya.
“Karena apa yang disampaikannya jelas dapat dibaca publik seolah-olah merupakan bagian dari desain narasi politik untuk kepentingan yang bersangkutan dan kelompoknya,” ujar Ali.
Namun, Ali kembali menegaskan bahwa penindakan oleh KPK murni penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Dia juga mengatakan, proses peradilan oleh KPK terbuka untuk publik. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat bisa menilai dan langsung mengawasi hasil kerja tim KPK.
“Pada gilirannya hasil semua proses penegakan hukum KPK akan diuji secara terbuka melalui proses peradilan yang terbuka untuk umum,” ungkap Ali.
“Bahkan publik juga bisa langsung menilai, mengawal dan mengikutinya,” imbuhnya.
