Jakarta, MI – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai kebijakan pemerintah yang mengalokasikan porsi cukup besar untuk belanja pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial layak diapresiasi dalam hal ini soal peningkatan indeks kualitas manusia.
“Sesuai dengan janji kampanyenya, setelah urusan pandemi untuk menyelamatkan rakyat berangsur mereda, maka APBN 2023 mulai difokuskan ke peningkatan kualitas sumber daya manusianya,” ujar Andre Vincent Wenas, juru bicara bidang ekonomi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam keterangannya, Jum’at (3/2).
Menurut Andre, pemerintah via Menteri Keuangan (Menkeu) telah memastikan agar pengeluaran dan seluruh fiskal bakal mendukung kualitas pertumbuhan.
Menkeu menjelaskan, kualitas pertumbuhan ini akan diukur dengan indeks kualitas manusia. Anggaran untuk pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial menjadi yang terbesar.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah belanja pendidikan kita akan mencapai di atas Rp 600 triliun, yaitu Rp 612 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (1/2).
Pada tahun 2005-2006, total anggaran Indonesia tidak lebih dari Rp 550 triliun.
Menurut Andre, ini bukti komitment pemerintah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.
Alokasi belanja ini belanja tidak hanya akan dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga melalui belanja pemerintah daerah yang secara langsung meningkatkan kualitas manajemen sekolah hingga pengajaran. Juga berbagai dukungan yang jauh lebih fleksibel dan inovatif.
Kemudian komitmen terkait belanja kesehatan. Total anggaran kesehatan pada APBN 2023 adalah sebesar Rp 178,7 triliun. Ini tidak terkait dengan pandemi Covid-19 kerena sudah relatif dapat dikelola. Tapi lebih ke persoalan stunting. PSI menekankan soal stunting ini.
“Karena stunting berpengaruh langsung pada generasi masa depan Indonesia,” lanjut Andre.
Bagi Andre stunting sangat penting, tetapi pencegahan dan kuratif masalah kesehatan lainnya juga tak kalah urgensinya.
Perkuatan sistem kesehatan sampai ke Puskesmas dan Posyandu yang kemudian dikaitkan dengan kembalinya stunting pada anak di bawah lima tahun atau bahkan bayi yang dikandung oleh ibu juga sama pentingnya.
“Lalu soal perlindungan sosial. Tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 476 triliun. Pengalokasian anggaran yang cukup besar ini terutama terkait dengan ketidakpastian harga pangan dan energi. Terus memperkuat belanja sosial, baik untuk bantuan tunai bagi yang paling membutuhkan maupun untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” jelasnya.
Lebih lanjut, Andre mengatakan bahwa untuk ketahanan pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp 104,2 triliun.
Ketahanan energi sebesar Rp 341,3 triliun, anggaran infrastruktur Rp 392,1 triliun, dan anggaran pertahanan keamanan sebesar Rp 316,9 triliun. Semuanya untuk mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia.
“Kita berharap dengan postur anggaran seperti ini, di tahun 2023 Indonesia bisa lebih optimis, dimana kualitas pembangunan manusia sudah bisa menjadi pusat perhatian kita bersama. Setelah tiga tahun terakhir ini kita disibukkan dengan pandemi, penyelamatan rakyat,” tutup Andre.
