Jakarta, MI– Wakil Presiden Ma’ruf Amin ikut menanggapi isu anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L) yang mencapai Rp 500 triliun hanya untuk kegiatan rapat dan studi banding.
Wapres Ma’ruf Amin pun meminta agar kementerian dan lembaga tidak berlebihan dalam mengeluarkan anggaran kemiskinan untuk biaya perjalanan, rapat, dan studi banding.
“Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menpan itu jangan terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya perjalanan, studi banding, biaya ini itu dan menyedot terlalu besar. Kita memang selalu ingatkan itu,” ujar Ma’ruf Amin dalam keterangan video di YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Sabtu (4/2/2023).
Ma’ruf menegaskan, tidak semua anggaran kemiskinan untuk perjalanan dinas atau rapat-rapat. Ma’ruf menjelaskan, anggaran kemiskinan terbagi ke dalam dua jenis. Pertama, untuk perlindungan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah dan kedua untuk melakukan pemberdayaan agar masyarakat menengah ke bawah bisa naik kelas.
Ma’ruf menekankan agar kementerian dan lembaga bisa mengkoordinasikan programnya untuk mengentaskan kemiskinan. Dia mengingatkan di 2024, Indonesia punya target kemiskinan 0%.
“Kita juga minta koordinasi programnya, dan juga konvergensi anggarannya jangan jalan-jalan sendiri. Kita ada target 2024 kemiskinan 0% jadi penggunaan anggaran harus efisien,” tegas Maruf.
Sebelumnya, MenpanRB Abdullah Azwar Anas menyebut bahwa anggaran kemiskinan di kementerian dan lembaga (K/L) yang sebesar Rp 500 triliun tidak terserap maksimal bahkan anggaran hanya habis untuk kegiatan rapat hingga studi banding.
“Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di K/L, tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena K/L sibuk dengan urusan masing-masing. Programnya kemiskinan tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan,” kata Anas di Grand Sahid Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2023).
