Jakarta, MI – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, rasio utang Indonesia yang mencapai 39,57 persen dari produk domestik bruto (PDB) masih termasuk dalam kondisi sehat.
Adapun sepanjang 2022 total utang pemerintah sebesar Rp 7.733,99 triliun. Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada negara yang terbebas dari utang.
“(Rasio utang) 39 persen itu sebenarnya sehat. Anda terobsesi sehat tuh dianggapnya sehat itu nggak ada utang, nggak ada. Semua negara mau Brunei Darussalam, Saudi Arabia dia punya utang,” ujarnya saat mengisi Kuliah Umum yang dipantau secara virtual, Jumat (3/2).
Sri Mulyani mngatakan, rasio utang itu cenderung menurun dari rasio sebelumnya yang berada di kisaran 40 persen dari PDB saat pandemi Covid-19 melanda.
Menurutnya, pemerintah telah melakukan pengelolaan keuangan negara secara baik. Ia menuturkan kenaikan utang juga diikuti dengan pendapatan negara yang meningkat, baik melalui pajak hingga bea cukai.
“Kalau kita bicara tentang pengelolaan utang, itu identik dengan mengelola seluruh APBN kita,” ujarnya.
“Kalau kita ingin utang menurun, pada saat economy boom kita collect penerimaan negara itu harus reform perpajakan, apakah itu PPh untuk orang pribadi, PPh untuk korporasi, PPh untuk PPN, pajak, ekspor, bea masuk, bea keluar, royalti kita kumpulkan, pajak bumi bangunan kita kumpulkan,” ungkapnya.
Seluruh penerimaan negara tersebut terus dikumpulkan agar bisa membiayai belanja negara untuk masyarakat agar pemerintah tidak perlu melakukan pembiayaan melalui utang.
