Jakarta, MI – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menekankan pentingnya menjaga iklim investasi di sektor migas, salah satunya dengan penguatan payung hukum melalui penyelesaian revisi Undang-Undang Minyak dan Gas (Migas).
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, keberadaan UU itu tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap investasi terutama di sektor industri Migas di Indonesia.
“Rancangan Undang-Undang Migas ini memiliki kedudukan yang penting. Kami, Komisi VII, sedang mengupayakan agar revisi undang-undang bisa dibawa ke tahap berikutnya agar dapat memberi semacam ekosistem baru dalam sektor industri minyak dan gas sehingga akan membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” kata Politikus NasDem itu, Minggu (19/3).
“Inilah yang kami harapkan, undang-undang ini akan memberi kepastian hukum terkait investasi di sektor Migas,” sambungnya.
Menurutnya, terjadi ketimpangan antara produksi dan konsumsi migas di Indonesia. Produksi menurun, sementara konsumsi terus melonjak.
Meskipun demikian, kata dia, Indonesia memiliki gas alam yang melimpah namun belum diimbangi dengan infrastruktur penunjang. Sehingga, hal ini semakin memperkuat urgensi revisi Undang-Undang Migas untuk segera diselesaikan.
“Saat ini produksi dan konsumsi di sektor migas itu sangat timpang, memang di sisi lain Indonesia beruntung memiliki gas alam yang cukup melimpah, tetapi pemanfaatannya memerlukan pembangunan infrastruktur dengan biaya yang cukup mahal,” ungkapnya.
“Sehingga, diharapkan peningkatan investasi di sektor Migas dapat menjadi solusi kurangnya ketersediaan infrastruktur penunjang,” tambahnya.
Selain investasi dari daerah, ujar Sugeng, investasi pengelolaan industri migas pihak asing juga perlu tetap dijaga tanpa mengorbankan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam pengelolaan minyak dan gas di lapangan.
“DPR terus menjaring masukan ke berbagai daerah untuk menyempurnakan draf yang saat ini masih dalam proses penyusunan,” pungkasnya.
