Jusuf Kalla Pertanyakan Cara Mengkritik Pemerintah Tanpa Ditangkap Polisi?

  • Whatsapp
Jusuf Kalla Pertanyakan Cara Mengkritik Pemerintah Tanpa Ditangkap Polisi?
Jusuf Kalla [Ist)

Jakarta, Monitorindonesia.com – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyatakan, dalam demokrasi harus ada check and balance yang baik. Dalam melaksanakan demokrasi yang baik harus ada kritik dalam pelaksanaannya.

JK mengatakan, pemerintahan saat ini hanya bisa hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Oleh karena itu, kata JK, PKS sebagai oposisi untuk menjalankan fungsi kontrol dengan baik.

“PKS dalam partai yang oposisi tentu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing. Akan terjadi kontrol,” kata JK Jakarta dalam sebuah diskusi yang digelar PKS, yang dikutip dari akun Youtube PKS pada Sabtu (13/2/2021)

HK juga mengatakan, tanpa pemerintah maka demokrasi tidak berjalan. Seperti zaman Orba, Presiden Soeharto jatuh lantaran demokrasi tidak berjalan dengan baik.

Karena itu, masyarakat harus menjaga pelaksanaan pemerintahan dengan baik dengan cara demokratis. Demokrasi itu juga harus diiringi dengan manfaat yang baik kepada masyarakat.

JK menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempersilakan masyarakat mengkritik pemerintah. Namun, JK memahami kegelisahan masyarakat, apabila mengkritik pemerintah kemudian dilaporkan ke polisi.

“Beberapa hari lalu, bapak presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tapi banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?” kata JK dalam diskusi PKS Sabtu (13/2/2021).

JK mengungkit keluhan ekonom Kwik Kian Gie yang mengaku sulit mengungkapkan pendapat. Sebab, jika mengkritik pemerintah bisa dihajar buzzer di media sosial.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar masyarakat aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Permintaan Jokowi itu disampaikan saat Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada Senin, (8/02/2021).

Pos terkait