Soal Ihsan Yunus, MAKI Daftar Gugatan Praperadilan Melawan KPK

  • Whatsapp
Soal Ihsan Yunus, MAKI Daftar Gugatan Praperadilan Melawan KPK

Jakarta, Monitorindonesia.com – Hari ini, Jumat tanggal 19 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan MAKI (pemohon) telah melakukan pendaftaran gugatan Praperadilan melawan KPK (termohon) atas terlantarnya penanganan perkara korupsi Bansos Sembako Kemensos. Hal itu karena KPK tidak melakukan seluruh ijin penggeledahan dari Dewas KPK atau sekitar 20 izin dan tidak melakukan pemanggilan terhadan Ihsan Yunus.

Koordinator MAKI (Masyarakat Antikorupsi) Boyamin Saiman menjelaskan sejumlah alasan mengajukan pra peradilan KPK tersebut. Bahwa termohon KPK dalam Perkara Korupsi Dana Bantuan Sosial Kementerian Sosial dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 telah menetapkan lima tersangka, sebagai penerima Juliari Batubara, Matheus, Adi Wahyono, dan sebagai pemberi Ardian dan Harry Sidabukke.

“Bahwa dalam kasus ini, Jualiri bersama Matheus dan Adi Wibowo diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry Sidabukke selaku rekanan Kementerian Sosial dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020,” jelas Bonyamin, Jumat (19/02/2021).

Ia menjelaskan, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada termohon telah melimpahkan berkas perkara Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama atau Tigra Ardian dan Sekretaris Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Pusat periode 2017-2020, Harry Sidabukke ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Keduanya merupakan terdakwa pemberi suap kepada mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari dalam perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Bahwa dua terdakwa tersebut masing-masing didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa untuk tiga orang lainnya yang merupakan tersangka penerima suapselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial saat ini masih dalam tahap penyidikan.

“Dalam penanganan perkara tersebut diduga termohon menelantarkan 20 izin penggeledahan yang telah dikeluarkan oleh Dewas KPK yang mngakibatkan belum lengkapnya berkas perkara para tersangka lainnya sehingga belum dapat dilimpahkan berkas perkara untuk segera disidangkan,” ungkapnya.

Boyamin menduga ada 20 izin penggeledahan yang dikeluarkan oleh Dewas KPK untuk keperluan penanganan perkara tersebut, namun sampai saat ini KPK tidak melaksanakan seluruh izin tersebut. Bahwa terhadap dugaan adanya penelantaran 20 izin penggeledahan tersebut MAKI telah membuat laporan kepada Dewas agar menegur termohon untuk memastikan apakah izin penggeledahan telah dijalankan dan telah diselesaikan sebagaimana mestinya.

“Namun hingga saat ini baru melakukan sedikit penggeledahan yaitu sekitar 5 penggeledahan. Penyidiknya telah melakukan serangkaian kegiatan terkait Ihsan Yunus namun demikian hingga saat ini belum pernah diberitakan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan Ihsan sebagai saksi sehingga patut diduga termohon tidak profesional dikarenakan tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan,” katanya.[man]

 

Pos terkait