Darmizal: Partai Demokrat Dipimpin Anas Berada di Tempat yang Tertinggi

  • Whatsapp
Darmizal: Partai Demokrat Dipimpin Anas Berada di Tempat yang Tertinggi

Jakarta, Monitorindonesia.com – Politisi senior Partai Demokrat, Damrizal menilai, 10 tahun pertama demokrat berdiri merupakan era keemasan dari partai berlambangkan bintang mercy.

Bahkan, menurut Darmizal, menjadi partai penguasa selama 2 periode tidak lepas dari susunan struktural yang tepat dan berjalannya partai sesuai cita-cita pendiri partai demokrat (PD). Sayangnya hal itu hanya sampai selesainya masa tugas dari kepemimpinan Anas Urbaningrum saat menjadi ketua umum.

Bacaan Lainnya

“Yang terputus, ketika dia (Anas Urbaningrum) diganti melalui KLB akibat sangkutan kasus hukum dan diganti oleh Pak SBY sampai 2015 itu berjalan dengan baik. Kaderisasi bagus dan jujur puncaknya ada di Anas. Bisa dilihat dan dibuktikan posisi survei partai demokrat berada di tingkat tertingginya,” kata politisi senior Partai Demokrat, Damrizal kepada wartawan, Minggu (21/2/2021).

Damrizal mengakui era kepemimpinan Anas Urbaningrum, demokrat berhasil menorehkan tinta emas dalam sejarah kursi parlemen di Indonesia.

“Dan perlu dicatat demokrat memiliki kursi parlemen 154 kursi dan setelah era reformasi angka itu yang paling tertinggi di parlemen. Sampai hari ini ngga ada partai selain demokrat yang mencapai angka segitu. Ini sejarah dalam kepemilikan kursi parlemen di bangsa ini,” kata Damrizal.

Namun era keemasan demokrat tidak bertahan lama, pada pemilu 2014, suara demokrat terjun bebas hingga 3 persen. Menurut Damrizal, hal itu bisa saja disebabkan adanya rangkap jabatan yang dimiliki SBY. Di mana pada saat itu SBY menduduki posisi ketua umum partai juga masih sebagai presiden ke 6 Indonesia.

“Nah saat SBY menjadi ketum pertama di mana posisinya juga sebagai presiden jadi terkesan berat sekali. Hal ini disebabkan adanya rangkap jabatan yang dipegang Pak SBY. Pertama sebagai presiden dan kedua sebagai ketua umum partai. Sudah tentu Pak SBY lebih mengutamakan kerjanya sebagai presiden. Hal ini yang menyebabkan ada kesulitan para kader untuk bertemu langsung dengan ketua umumnya. Karena Pak SBY menggunakan protokol dan perangkat negara setiap kunjungannya ke daerah,” jelas Damrizal.

Menurut aturan, kata Damrizal, partai tidak boleh menggunakan perangkat atau fasilitas negara untuk kepentingan politik partai. Selain itu, adanya stigma kurang sedap yang tertangkap oleh masyarakat, arah politik demokrat yang sebelumnya modern dan terbuka berubah menjadi partai oligarki.

“Dan yang paling utama, pada saat itu yang menjadi sekjen partai tak lain putranya sendiri, Edhie Baskoro. Apa stigma yang terjadi di masyarakat, ketua umumnya adalah bapak dan sekjennya anak sendiri. Pak SBY dan Ibas di sini tidak salah, tapi stigma yang terjadi di mata masyarakat sangat mungkin merugikan nama besar partai. Stigma masyarakat yang tertangkap, kok partai demokrat ini jadi politik oligarki dan tidak sesuai dengan cita-cita saat waktu berdiri,” pungkasnya.

Pos terkait