Soal Red Notice Djoko Chandra, Menteri Yasonna Bantah Tudingan Irjen Napoleon

  • Whatsapp
Soal Red Notice Djoko Chandra, Menteri Yasonna Bantah Tudingan Irjen Napoleon
Menkum HAM Yasonna Laoly.[ist]

Jakarta, Monitorindonesia.com – Irjen Polisi Napoleon Bonaparte menyeret nama Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Laoly dalam kasus perkara dugaan suap pengurusan penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar red notice. Dalam pledoinya di
di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin, Napoleon menegaskan, tidak memiliki kewenangan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari DPO yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Napoleon pun menunjuk Menkumham, Yasonna Laoly dan Dirjen Imigrasi Kemkumham, Jhoni Ginting sebagai pihak yang berwenang melakukan hal tersebut.

Bacaan Lainnya

Menanggapi tudingan itu, Yasonna membantah dengan tegas tudingan Napoleon. Yasonna menjelaskan sesuai prosedur tetap masuk atau dicabutkan seseorang dari daftar cekal di Imigrasi berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum (APH).

“Protap di Imigrasi itu pencekalan maupun pencabutan pencekalan dilakukan atas permintaan APH (Aparat Penegak Hukum), bukan suka-suka kita,” kata Yasonna ketika dikonfirmasi, Selasa (23/2/2021).

Yasonna mengatakan, penjelasan mengenai penghapusan red notice Djoko Tjandra telah disampaikan oleh Dirjen dan Sesditjen Imigrasi Kemkumham kepada penyidik Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Yasonna memastikan mekanisme penghapusan red notice dilakukan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum.

“Kalau APH minta cekal, kita cekal, kalau minta hapus kita hapus. Itu ketentuan hukumnya,” katanya.

Dalam pledoinya Napoleon mengatakan, Polri tidak memiliki kewenangan untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari DPO yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.
“Penghapusan nama Djoko Soegiarto Tjandra dalam sistem ECS (Enhanced Cekal System) adalah kewenangan Menkumham RI atau Dirjen Imigrasi. Sehingga bukan tanggung jawab Terdakwa (Napoleon) karena memang Terdakwa tidak memiliki kewenangan itu,” kata Napoleon.

Untuk itu, Napoleon mengklaim tanggung jawab atas hapusnya nama Djoko Tjandra dari DPO tidak dapat dilimpahkan kepada dirinya selaku Kadiv Hubinter maupun NCB Interpol Polri. Meskipun, dalam surat tuntutan Jaksa disebutkan Napoleon memerintahkan anak buahnya membuat tiga surat kepada Ditjen Imigrasi terkait penghapusan nama Djoko Tjandra dari sistem Enhanced Cekal System pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM).

“Tanggung jawab itu tidak bisa dilimpahkan kepada Divhubinter atau NCB Interpol Indonesia berdasarkan tiga surat NCB Interpol Indonesia tersebut,” katanya.[hot]

 

Pos terkait