Terkait Polemik legalitas Ormas Kosgoro 1957, Yusuf Husni: Tidak Usah Bermanuver

  • Whatsapp
Terkait Polemik legalitas Ormas Kosgoro 1957, Yusuf Husni: Tidak Usah Bermanuver
Ketua PDK Kosgoro Jawa Timur Yusuf Husni. [Dok MI]
Terkait Polemik legalitas Ormas Kosgoro 1957, Yusuf Husni: Tidak Usah Bermanuver
Monitorindonesia.com -Jelang perhelatan Musyawarah Besar (Mubes) Kosgoro 1957, polemik tentang legalitas kepemimpian Ormas Kosgoro 1957 kembali mengemuka. Hal ini disebabkan dasar hukum penyelenggaraan Mubes itu sendiri masih simpang siur di tengah masyarakat.
Terkait hal tersebut, Yusuf Husni, Ketua PDK Kosgoro 1957 Jawa Timur meluruskan duduk perkara yang terjadi di dalam tubuh organisasi kemasyarakatan yang legedaris ini.
Menurut Yusuf, untuk memahami hal ini, maka perlu kembali pada asas bernegara yang dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensinya adalah segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum.
Oleh sebab itu menurut Yusuf, untuk memverifikasi klaim semua pihak, maka sebaiknya datangkan dasar hukum dan legalitas masing-masing yang menyatakan kedudukan mereka sah menurut hukum.
“Itu sebabnya, dasar hukum untuk memverifikasi klaim setiap pihak, maka kita harus merujuk pada Undang-undang Nomor 17 tahu 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lantas, Apa yg dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)? dan Apa syarat legalnya?”  Yusuf kepada Monitorindonesia.com, Sabtu (26/2/2021).
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 tahu 2013, Pasal 1 ayat 1, bahwa: “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
“Jangan lupa, dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia, Kosgoro 1957 adalah termasuk dalam organisasi kemasyarakatan yang berbasis anggota. Itu sebabnya, dia adalah bentuk sebuah perkumpulan, bukan yayasan.” tegas Yusuf
Adapun terkait legalitas perkumpulan itu sendiri, Pasal 12 ayat (2) UU No 17 tahu 2013 tentang Ormas menyebutkan, bahwa “Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,” yang dalam hal ini tidak lain adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
“Dengan demikian, bila kita merujuk pada asas legalitas yang benar menurut hukum dan norma yang berlaku di Negara Kesatua Republik Indonesia, maka pihak Azis Syamsuddin lah yang kedudukannya sah menurut hukum. Ini sesuai putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00222215.AH.01.07 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong 1957 (Kosgoro 57) yang menyatakan bahwa, Kosgoro dipimpin oleh Dr. Muhammad Azis Syamsuddin sebagai Ketua Umum,” jelas Yusuf.
Yusuf menyesalkan munculnya kembali polemik terkait legalitas kepemimpian ormas Kosgoro belakangan itu. Terlebih polemik itu datang sejumlah kader Partai Golkar yang terikat pada ketentuan AD/ART Partai Golkar.
Yusuf kemudian mengingatkan, bahwa Anggaran Dasar Partai Golkar Pasal 28, menyebutkan:
1. Partai GOLKAR menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan sebagai sumber kader, yang mempunyai ikatan sejarah sebagai organisasi pendiri;
2. Partai GOLKAR memiliki hubungan dan menjalin kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang didirikannya;
3. Partai GOLKAR dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan/ lembaga-lembaga yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai GOLKAR;
4. Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Oleh sebab itu Yusuf menghimbau pada semua kader Partai Golkar yang terlibat dalam polemik ini, agar jangan sampai salah langkah.
“Sebab Partai Gokar adalah partai besar. Sekecil apapun gejolak dalam partai ini akan berdampak besar bagi kehidupan berbangda dan bernegara,” pungkas Yusuf.[tim]

Pos terkait