Ini Tujuh Pengguna Jalan yang Boleh Mendapat Pengawalan Polisi

  • Whatsapp
Ini Tujuh Pengguna Jalan yang Boleh Mendapat Pengawalan Polisi

Monitorindonesia.com – Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya (PMJ), Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menerangkan terdapat tujuh pengguna jalan yang mendapat hak prioritas sehingga dapat dikawal oleh aparat kepolisian saat melintas.

Dalam hal ini, Sambodo turut menanggapi sejumlah kegiatan konvoi masyarakat luas yang beredar di media sosial ketika sedang dikawal oleh aparat ataupun petugas dari instansi lain.

“Pengawalan ada tujuh jenis rangkaian punya hak dikawal dan punya hak prioritas. Sedangkan pengawalan itu hentikan kendaraan orang lain, yang berhak hentikan kendaraan orang lain itu hanyalah Polri,” kata Sambodo saat dihubungi Monitorindonesia.com Selasa (16/03/21).

Dalam hal ini, Sambodo merujuk pada Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara rinci, prioritas yang dimaksud oleh Sambodo termaktub dalam Pasal 134 dan 135.

Adapun isi dari Pasal 134 ialah:

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:
a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian, dalam Pasal 135 aturan itu merincikan bahwa anggota Polri yang dapat melakukan pengawalan. Mereka pun harus memberikan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

Namun demikian, Sambodo mengatakan bahwa dirinya kini menerapkan kebijakan agar anak buahnya tak mengawal konvoi sejumlah kegiatan sekunder di masyarakar seperti rombongan motor gede, sepeda, ataupun mobil mewah.

Jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya diklaimnya telah menerapkan kebijakan itu sejak Februari 2021.

“Intinya begini kami dari Polda Metro Jaya sendiri. Saya dalam hal ini, saya sendiri sudah tapi ini kebijakan Dirlantas Polda Metro Jaya melarang anggota saya mengawal Moge, mengawal mobil mewah, dan mengawal pesepeda,” kata dia.

Sambodo menerangkan pihaknya menelurkan kebijakan itu karena dalam prosesi pengawalan aparat kepolisian tersebut kerap melahirkan kecemburuan sosial di lapisan masyarakat.

Di lain sisi, terdapat instansi lain yang dapat mengawal rombongan selain tujuh hal tersebut. Aturan tersebur diatur dalam beleid Undang-undang yang berbeda.

“Nah dalam pemgawalan terkadang memang harus hentikan kendaraan orang lain, itulah sebabnya kemudian pengawalan itu kewenangan Pori dan petugas lainnya yang diberikan dalam Undang-undang. Misalnya seperti Pengawalan Presiden dan Wakil Presiden dari POM TNI kan terlibat,” tambah dia. (Fanss)

Pos terkait