Menarasikan Optimisme dalam Mengelola JKN

  • Whatsapp
Menarasikan Optimisme dalam Mengelola JKN

Monitorindonesia.com – Tanggal 17 Maret 2021 lalu Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI. Dalam presentasi Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, mengetengahkan tiga agenda yaitu peningkatan kualitas layanan Kesehatan JKN di masa pandemi, perkembangan penyusunan kebijakan kelas standar dan pelayanan Kesehatan berdasarkan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan implikasinya terhadap INA CBGs dan Kapitasi, serta penjelasan tentang Klaim Bayi Baru Lahir dan Dana Jaminan Sosial (DJS) 2020.

Secara umum terkait agenda peningkatan kualitas layanan Kesehatan JKN di masa pandemik, presentasi yang disampaikan sudah baik, walaupun terkesan tidak ada yang baru untuk dipresentasikan kepada Komisi IX DPR RI. Sebagai contoh, Antrian Online memang sudah diterapkan lama dan membantu pasien JKN, namun BPJS Watch masih menemukan penumpukan pasien JKN di RS karena pasien JKN harus menanti lama untuk diperiksa. Tentunya dengan kondisi ini pasien JKN beresiko terjangkit Covid-19.

Bacaan Lainnya

Seharusnya potensi terjadinya penumpukan tersebut bisa diantisipasi oleh peran Staf BPJS Kesehatan yang ada di RS, atau bila di masa pandemi ini staf BPJS Kesehatan tidak ada di RS maka BPJS Kesehatan bisa memantau ruang tunggu di RS via CCTV online yang langsung tersambungkan ke Kantor BPJS Kesehatan cabang setempat. Selain itu BPJS Kesehatan juga bisa membuka ruang pengaduan peserta secara langsung via telpon yang tersedia di ruang tunggu RS dan terkoneksi langsung ke kantor BPJS Kesehatan Cabang. Hal-hal ini tentunya yang bisa dipresentasikan sehingga ada hal baru dan pastinya bisa membantu pasien JKN.

Demikian juga dengan kepesertaan yang memang hingga saat ini kepesertaan JKN belum mencapai target UHC (Universal Health Coverage) sebesar 95 persen dari seluruh rakyat Indonesia, tentunya Direksi BPJS Kesehatan dapat mempresentasikan strategi mencapai UHC 95 persen tersebut. Salah satunya, bagaimana meningkatkan kepesertaan pekerja formal swasta yang jumlahnya masih sebanyak 16.100.673 pekerja (Per 31 Januari 2021), jauh di bawah jumlah peserta Jaminan Kecelakaan Kerja pekerja formal swasta di BPJS Ketenagakerjaan, dengan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 70/PUU-IX/2011 dengan memberikan hak kepada pekerja untuk mendaftarkan sendiri ke BPJS atas tanggungan pemberi kerja.

Dengan meningkatkan peserta dari unsur pekerja formal swasta maka potensi pendapatan iuran JKN akan semakin besar. Dalam RKAT 2021, Pendapatan Iuran dari pekerja formal swasta ditargetkan Rp. 31,86 Triliun, padahal realisasi pendapatan iuran di 2020 mencapai Rp. 33 T lebih. Dengan penerapan Putusan MK tersebut maka potensi penerimaan iuran dari pekerja formal swasta di 2021 bisa mencapai Rp. 35 Triliun lebih, apalagi dengan diberlakukannya PP No. 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang mensyarakan kepesertaan JKN, para pekerja akan menuntut untuk diikutsertakan dalam JKN agar mendapatkan JKP ketika mengalami PHK. Potensi pendapatan iuran dari sektor pekerja formal swasta ke depan masih sangat besar dan bisa melebihi penerimaan iuran dari PBI APBN.

Terkait dengan presentasi Direksi BPJS Kesehatan tentang Penjelasan DJS 2020, saya menilai narasi penjelasan yang disampaikan Dirut bernuansa pesimistis dengan hanya mengetengahkan ketentuan aset bersih DJS yang masih minus Rp. 6,36 Triliun di akhir 2020 lalu, hingga ada media yang memberitakan dengan judul “Kas Surplus Rp 18,7 T, Keuangan BPJS Kesehatan Masih ‘Reyot’.” Penjelasan ini mirip dengan penjelasan Pak Dirut ketika diwawancarai Radio Elshinta beberapa waktu lalu yang menarasikan pesimisme dengan fakta adanya arus kas surplus Rp. 18,73 Triliun.

Seharusnya narasi yang dibangun Pak Dirut adalah narasi optimisme dengan menyakinkan publik tentang kemampuan dana DJS untuk memenuhi kewajiban ke Faskes, dan beban lainnya. Pak Dirut kerap kali menyebutkan IBNR (Incurred But Not Resported) atau klaim sudah terjadi namun belum ditagihkan faskes. Menurut saya istilah IBNR ini agak membingungkan, mengapa disebut klaim sudah terjadi tapi belum ditagihkan oleh faskes. Disebut ada klaim kalau sudah ditagihkan oleh faskes.

Memang potensi rata-rata beban DJS per bulan sekitar Rp. 9,44 T, seperti yang ditetapkan dalam RKAT 2021 yaitu sebesar Rp. 113,35 T, namun dengan adanya surplus Rp. 18,73 T di akhir tahun 2020 dan potensi pendapatan iuran yang ditetapkan di RKAT 2021 sebesar Rp. 145,83 T (rata-rata sebulan sebesar Rp. 12.15 T) maka pemenuhan beban DJS tidak akan menjadi masalah.

Seharusnya Pak Dirut menjelaskan strategi untuk mencapai Pendapatan Iuran yang di RKAT 2021 ditetapkan sebesar Rp. 145.83 T dan bagaimana untuk meningkatkannya, selain itu bagaimana Pak Dirut menjelaskan untuk meningkatkan pendapatan dari Pajak Rokok yang diamanatkan Pasal 99 dan 100 Perpres No. 82 Tahun 2018. Hal-hal ini sangat berarti untuk dijelaskan sehingga tercipta optimisme dalam mengelola JKN ke depan.

Membandingkan presentasi Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan di depan Komisi IX DPR RI lalu tampak justru Dewas yang lebih optimis, paling tidak dalam presentasinya menyebut kata “surplus” sementara di presentasi Pak Dirut tidak ada satu kata “surplus” yang dituliskan. Saya tidak tahu apakan ada kata “surplus” diucapkan oleh Pak Dirut dalam presentasinya, semoga terucapkan dengan optimismenya ke depan.

Program JKN sudah memberikan banyak manfaat untuk rakyat Indonesia, walaupun masih ada masalah yang muncul di sisi regulasi dan implementasi. Semoga Direksi serta Dewas BPJS Kesehatan tetap optimis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul, dan Pemerintah mau merevisi regulasi-regulasi yang selama ini menjadi penghambat masyarakat mengakses JKN.

Penulis Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar

Pos terkait