KY Selidiki Upaya Rizieq Rendahkan Martabat Hakim

  • Whatsapp
KY Selidiki Upaya Rizieq Rendahkan Martabat Hakim
Ketua Komisi Yudisial, Mukti Fajar.[ist]

Monitoindonesia.com – Komisi Yudisial menganalisa jalannya persidangan kasus swab test di Rumah Sakit Ummi dengan terdakwa Muhammad Rizieq Shihab (MRS). Sikap MRS menolak hadir dalam persidangan jadi catatan Komisi Yudisial. Jika MRS terindikasi merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, Komisi Yudisial akan mengambil langkah hukum.

“Yaitu melaporkan pelaku perendahan kehormatan dan keluhuran martabat hakim kepada penegak hukum dan memantau proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku atau langkah lain adalah tindakan yang dilakukan Komisi Yudisial berupa non litigasi yang dapat berupa, mediasi, konsiliasi, atau somasi,” kata Ketua Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata kepada wartawan, Sabtu (20/03/21).

Bacaan Lainnya

Langkah tersebut, lanjut Mukti, berdasarkan Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Jumat siang, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang secara virtual. MRS tidak dihadirkan ke pengadilan untuk mencegah kerumunan. Namun seperti sidang sebelumnya, MRS menolak kebijakan majelis hakim tersebut.

Mukti menjelaskan, majelis hakim memiliki kewenangan untuk menentukan sidang dilaksanakan secara virtual. Hal itu telah diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung (MA) pada 25 September 2021.

“Harus dipahami bahwa hakim adalah pemimpin dalam persidangan. Hakim mempunyai kewenangan penuh dengan mengambil sikap memanggil MRS untuk dihadirkan pada sidang virtual, walaupun hal tersebut juga dibatasi oleh hukum acara atau hukum formil,” kata Mukti.

Mukti mengatakan, hakim mempunyai dasar pertimbangan karena situasi dan kondisi pandemi. Menurut dia, hakim telah menyatakan sidang terbuka untuk umum. Artinya, publik tetap bisa mengakses persidangan meski digelar secara virtual.

Terkait penolakan terdakwa MRS untuk hadir dalam sidang virtual karena khawatir terdapat kendala teknis, hal itu juga inilai bagian dari teknis yudisial. Secara hukum formil, maka memungkinkan untuk ditindaklanjuti dengan panggilan kedua, ketiga, atau panggilan paksa, atau in absentia.

“Sikap menolak hadir dalam persidangan, baik langsung maupun secara virtual, akan menjadi catatan dan terus didalami KY. Yang selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut apakah merupakan kategori dari perilaku merendahkan martabat dan kehormatan hakim,” pungkas Mukti. (Fanal Sagala)

Pos terkait