Kemenkes Kini Miliki Ditjen Tenaga Kesehatan

  • Whatsapp
Kemenkes Kini Miliki Ditjen Tenaga Kesehatan
Gedung Kementerian Kesehatan RI Jakarta.[ist]

Monitorindonesia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan struktur organisasi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Perombakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kemenkes yang telah diundangkan sejak 19 Maret 2021.

Dalam struktur baru tersebut, Presiden menambah satu direktorat, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Tenaga Kesehatan. Penambahan Direktorat Jenderal itu terlihat dalam Pasal 6 terkait susunan organisasi Kemenkes.

Bacaan Lainnya

Jika dalam peraturan sebelumnya, direkorat di Kemenkes hanya berjumlah 4 yakni Ditjen Kesehatan Masyarakat, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Ditjen Pelayanan Kesehatan, dan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Kini, kepala negara menambah satu direktorat kembali yakni Ditjen Tenaga Kesehatan.

“Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan,” demikian bunyi pasal 23 di Perpres tersebut.

Adapun dalam pasal 24 dijelaskan lebih lanjut terkait fungsi dari Ditjen Tenaga Kesehatan di antaranya;

a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pembinaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. [odr]

 

Pos terkait