Ahli HTN Bilang, Hidupkan Kembali PPHN Dilihat dari Urgensinya

  • Whatsapp
Ahli HTN Bilang, Hidupkan Kembali PPHN Dilihat dari Urgensinya

Monitorindonesia.com – Wacana menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebelumnya GBHN, harus dilihat dari urgensinya, meski secara hukum tata negara wewenangnya MPR untuk mengeksekusi. Tetapi, apakah bahan ini urgen dan layak untuk dihidupkan kembali.

Penilaian ini disampaikan ahli Hukum Tata Negara (HTN), Juanda dalam acara diskusi 4 Pilar MPR RI bertajuk ‘Urgensi Pembentukan Pokok Pokok Haluan Negara’, di Komplek Parlemen Senayan, Jumat  (19/3/2021).

Ketika dikatakan layak, sambung Juamda, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa dasar atau produk hukum maupun basisnya? Apakah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk mewadahi GBHN atau undang-undang (UU)?

Setidaknya, menurut dia, ada keuntungan maupun kekurangan bila wacana menghidupkan kembali PPHN atau GBHN dalam wadah UUD 1945. Salah satu keuntungannya, dari sisi kewenangan dari visi bernegara ke depan siapapun Presidennya nanti harus mengikuti GBHN dalam setiap progam maupun perencanaannya.

“Kelebihannya, GBHN masuk dalam materi UUD 1945 dari segi kewenangan visi bernegara ke depan, siapapun presiden mendatang harus berdasarkan konstitusional. Tapi kalau mengikuti pola berfikir ketatanegaraan yang benar, maka GBHN harusnya dihidupkan di UUD,” paparnya.

Akan tetapi, lanjut Juanda, bila dilihat dari kekurangannya dalam proses pembahasan amandemen UUD 1945, justru sangat rentan terjadinya politisasi. Dimana metika DPR tidak setuju maupun setuju dengan kepentingan kelompok tertentu, akan langsung bereaksi cepat terhadap wacana tersebut.

“Memang wacana menghidupkan kembali PPHN atau GBHN ini menjadi momentum yang baik, sehingga harus dibahas secara kongkrit,” katanya.

Terlebih, lanjut dia, juga merumuskan mengenai sanksi bagi Presiden maupun lembaga negara lainya yang tidak mempedomani.

“Ini momen yang bagus, semoga ini terus dibahas secara kongkrit. Dan kalau tanpa adanya sanksi, bukannya tidak bagus, tetapuli harusnya menjadi tanggung jawab moral Presiden dalam mempedomani GBHN itu nantinya,” pungkasnya. (Ery)

Pos terkait