Ajukan Pindah Tahanan, Alasan Terdakwa Nurhadi Dinilai  Berlebihan

  • Whatsapp
Ajukan Pindah Tahanan, Alasan Terdakwa Nurhadi Dinilai  Berlebihan
Gedung KPK Jakarta.[dok]

Monitorindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi untuk pindah dari Rumah Tahanan (Rutan) KPK ke Rutan Polres Jakarta Selatan. Permohonan Nurhadi tersebut dinilai tak beralasan karena Rutan KPK juga memiliki dokter klinik yang siap kapan pun memeriksa kesehatan para tahanan

Hal itu disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Minggu (21/3/2021). Ali mengungkap alasan Nurhadi ingin pindah rutan dengan karena kesehatan dan usia.

“Terdakwa Nurhadi mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi agar pindah rumah tahanan dari Rutan cabang KPK ke Rutan Polres Jakarta Selatan dengan alasan kesehatan dan sudah usia lanjut,” ujar Ali.

Kata Ali, selama ini KPK selalu memenuhi hak para tahanan termasuk soal kesehatan. Rutan KPK juga memiliki dokter klinik yang siap kapan pun memeriksa kesehatan para tahanan.

“Sehingga alasan terdakwa Nurhadi tersebut berlebihan,” tegas Ali.

Ali berharap majelis hakim banding menolak permohonan terdakwa tersebut karena KPK berpandangan sama sekali tidak ada urgensinya pemindahan tahanan dimaksud. Terlebih selama proses penyidikan maupun persidangan terdakwa Nurhadi juga tidak kooperatif.

KPK mengajukan upaya hukum banding vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiono. Ali mengatakan, keputusan banding diambil KPK lantaran vonis terhadap Nurhadi dan Rezky terlalu rendah dibanding tuntutan JPU.

Selain itu, hakim juga tak mempertimbangkan tuntutan uang pengganti terhadap Nurhadi. Apalagi, nilai suap dan gratifikasi Nurhadi dan Rezky tak sesuai dengan tuntutan JPU.

Tim JPU KPK tengah menyiapkan memori banding untuk diberikan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Tim JPU KPK tengah menyiapkan memori banding untuk diberikan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

“Kami akan segera menyusun argumentasi dalam memori banding terkait hal tersebut yang kemudian akan diserahkan kepada PT Jakarta melalui PN Jakarta Pusat,” kata Ali.

Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono divonis 6 tahun pidana penjara denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Dalam tuntutan, JPU meminta hakim memvonis Nurhadi 12 tahun sementara Rezky 11 tahun penjara.

Majelis hakim menyebut Nurhadi dan Rezky Herbiyono menerima gratifikasi sebesar Rp 13.787.000.000. Penerimaan gratifikasi itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK yang menyebut Nurhadi dan Rezky menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000.

Sementara uang suap yang diterima Nurhadi juga lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Nurhadi diyakini hanya menerima suap sebesar Rp 35.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.[man]

 

Pos terkait