Alexander Marwata: Kepala Daerah Banyak yang Terjerat Korupsi, Lantaran Gaji Kecil

  • Whatsapp
Alexander Marwata: Kepala Daerah Banyak yang Terjerat Korupsi, Lantaran Gaji Kecil
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Monitorindonesia.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut alasan banyak kepala daerah yang terjerat tindak pidana korupsi, salah satunya adalah, karena gaji atau tunjangan yang mereka terima terlalu kecil, serta tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

“Gaji kecil itu mengakibatkan godaan menjadi besar. Kita harus jujur mengakui tidak mungkin kita berharap seseorang bekerja profesional, ketika penghargaan terhadap profesionalitasnya itu tidak diberikan,” kata Alexander usai menyaksikan penandatanganan pernyataan komitmen implementasi sistem penanganan, pengaduan tindak pidana korupsi terintegrasi oleh seluruh kepala daerah, di Bengkulu, Rabu (7/42021).

Bacaan Lainnya

Selain itu, Alexander juga mengungkapkan kalau selama ini dirinya sudah banyak menerima keluhan dari kepala daerah soal gaji yang terlalu kecil, saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan, ada kepala daerah di Indonesia yang hanya memiliki gaji pokok sekitar Rp1,3 Jita ditambah tunjangan Rp15 Jta per bulannya.

Menurutnya, keluhan itu cukup masuk akal, mengingat tugas dan tanggung jawab kepala daerah sangat besar terutama dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang dipimpin. Apalagi, ia juga mengatakan rata-rata kepala daerah di Indonesia mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), di angka sekitar Rp1 Triliun.

“Maka upaya untuk menyikapi hal tersebut, kita mendorong kepala daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak serta sektor lainnya dan tidak bergantung pada APBN. Kami sudah sampaikan itu ke Kemenpan/RB, termasuk Bapak Presiden dan Kementerian Keuangan juga pernah kami singgung, tetapi kembali lagi semua itu nanti berdasarkan kemampuan keuangan negara,” ujarnya.

Kendati demikian, Alexander menyebut sebesar apa pun gaji, ketika kepala daerah tersebut tidak memiliki integritas. maka tetap tidak akan cukup dan tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Terlebih, dia mengatakan bahwa diperlukan biaya yang besar, agar seseorang bisa terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada.

“Kalau biaya politik itu kecil, setidak-tidaknya ketika seseorang terpilih sebagai kepala daerah dia tidak mikir bayar utang, sehingga betul-betul tenaga dan pikirannya bisa memikirkan bagaimana rakyat bisa sejahtera,” tutup  Alexander Marwata. (Ery)

Pos terkait